BANDUNG, bipol.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020 memberikan kemudahan masuk sekolah menengah atas (SMA) negeri dan sekolah negeri lain yang sederajat bagi anak-anak tenaga medis yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19 sebagai bagian dari apresiasi kepada petugas kesehatan yang telah mendukung upaya mengatasi wabah akibat virus corona.
“Jadi kami ada apresiasi kepada keluarga tenaga kesehatan yang mengurusi Covid-19, bukan tenaga kesehatan semuanya,” kata Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil, di Gedung Sate Bandung, Senin.
“Ini ialah sebagai rasa terima kasih kami kepada mereka yang di garis depan, kepada dokter, tenaga kesehatan yang melawan Covid-19. Minimal bisa kami berikan apresiasi ini selain dalam bentuk lain,” tambahnya.
Dia mengatakan, Dinas Kesehatan akan mengatur pemberian kemudahan masuk SMA negeri, sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri, dan sekolah negeri lain yang sederajat bagi anak tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
Pemprov Jabar memantau pelaksanaan PPDB tingkat SMA dan SMK pada hari pertama PPDB.
“Informasi yang saya terima ada laporan server-nya belum maksimal. Jadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Disdik Jabar, dimonitor oleh Pak Sekda Jabar, juga karena ini hari pertama, semua orang ingin akses, jangan sampai digitalnya tidak siap,” kata Gubernur.
Rencana pemerintah provinsi untuk menggratiskan uang sekolah bulanan, menurut dia, juga tetap berjalan, tidak terdampak pengalihan fokus anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Itu sudah dianggarkan dan tidak berubah ya. Jadi sesuai usulan jadwalnya di tahun ajaran baru ini, SMA/SMK negeri itu gratis dari Pemprov Jabar. Kepada yang warga tidak mampu di swasta kita juga ada biaya dari Pemprov untuk meringankan pembelajaran di sekolah swasta,” ujarnya.
Pemprov Jabar menggratiskan Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD) untuk SMA, SMK, dan SLB negeri selama enam bulan mulai Juli 2020.
“Saat ini ada 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar. Dan pada Tahun Ajaran 2020 bebas iuran bulanan. Anggaran untuk setiap siswa per tahunnya berada di kisaran Rp1,4 juta sampai Rp1,9 juta,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika.
Dewi mengatakan kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi meningkatkan akses pendidikan warga.
Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menjadi tolok ukur aksesibilitas pendidikan di Jawa Barat masih 83,81 persen pada 2018.* ant.
Editor: Hariyawan
