“Mudah-mudahan, setelah ada teguran terbuka dari Presiden Jokowi itu, ada perbaikan untuk bekerja secara luar biasa,” ujar Laode Ida dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (30/6).
Menurut mantan Wakil Ketua DPD RI 2004-2009 dan 2009-2014 itu, penyebab teguran Jokowi ada dua. Pertama, karena Jokowi menilai sebagian menterinya terlena dengan jabatan.
“Mereka agak terlena dengan jabatan, apalagi di tengah masa COVID-19, menjadikan mereka harus lebih fokus menjaga kesehatan diri dan keluarga,” kata Laode Ida.
Kedua, para menteri tidak kompeten untuk suatu tugas jabatan. Apalagi ketika situasi pandemi saat ini, tugas-tugas yang biasa dilakukan secara normal oleh aparatur sipil negara menjadi tidak bisa dilakukan lagi dengan cara normal.
“Maka para menteri atau pimpinan badan-badan eksekutif pun tidak bisa mengerahkan mereka untuk operasional tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal sebelumnya,” ucap Laode Ida.
Para menteri diduga tak bisa inovatif-produktif dalam menjalankan tugas yang dimandatkan Presiden di masa COVID-19, sehingga membuat Presiden menjadi berang.
Namun, apapun penyebabnya, Laode Ida menyarankan agar Presiden harus melakukan deteksi atau evaluasi khusus kepada jajaran ‘pembantu’-nya.
Karena yang pasti, akibat dari dua kondisi tersebut, rakyat tak memperoleh pelayanan dengan baik dari aparat Kementerian dan Lembaga.
“Ini jelas merupakan bagian dari maladministrasi yang secara sadar atau tidak, dilakukan oleh para pembantu atau bawahan Presiden,” kata Laode Ida.
Laode menyarankan agar Presiden mau mempertanyakan mengapa daya serap anggaran untuk penanganan COVID-19 saja masih sangat kecil? Apakah karena hambatan kebijakan ataukah alasan teknis operasional, seperti akibat dari ketatnya Menteri Keuangan (Menkeu) dalam hal anggaran?
“Apakah Menkeu yang begitu ketat mengendalikan agar uang negara tak keluar? Inilah yang perlu diinvestigasi juga secara khusus agar Presiden bisa menemukan solusi terbaik,” saran Laode. (net)
