JAKARTA.bipol.co – Pada 2020 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan penyelesaian pembangunan layanan 4G di 12.548 desa guna memudahkan akses layanan internet, terutama untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.
“Jadi targetnya di akhir Tahun 2022, seluruh desa ini sudah selesai pembangunannya sehingga bisa terjangkau dengan layanan 4G,” kata Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo Anang Achmad Latif dalam webinar bertema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Wilayah 3T antara Harapan dan Kenyataan di Jakarta, Selasa (18/8).
Terkait dengan layanan 4G tersebut, Kemkominfo berupaya mempermudah jangkauan internet di seluruh desa di Indonesia sehingga lebih memudahkan akses informasi secara daring, terutama untuk PJJ daring di tengah pandemi COVID-19.
Ia mengatakan dari 83.218 desa di Indonesia, masih ada 12.548 desa yang belum mendapatkan layanan 4G.
Layanan 4G tersebut, menurut dia, penting diupayakan karena memiliki kecepatan akses cukup cepat sehingga siswa di sekolah maupun di pesantren, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat mengikuti PJJ secara daring dengan lebih mudah.
“Nah, ini tahapan (pembangunan, red.) yang dikomitmenkan Pak Menteri kepada Presiden di mana ia menargetkan penyelesaian 9.113 di akhir tahun 2022. Jadi di tahun 2020, ada 1.200 desa yang kami targetkan selesai bisa 4G, lalu meningkat di 2021 ada 5.409 desa. Ini secara akumulatif angkanya. Dan terakhir di 2022 9.113 di daerah 3T ini bisa terselesaikan semuanya,” katanya.
Selain layanan 4G, pemerintah juga berupaya menyiapkan layanan fix broadband berupa Wifi di seluruh layanan publik di 150 ribu titik di seluruh Indonesia.
“Layanan publik ini bisa berupa sekolah, pesantren, dan ini semua layanannya gratis,” katanya.
Ia menjelaskan tentang penggunaan layanan publik itu.
“Berbeda dengan 4G di mana penggunanya ini wajib mengikuti ketentuan yang ada di pasar, yaitu membayar tarif pulsa. Tapi berbeda dengan Wifi, yang dibangun hanya di sekolah-sekolah, di kantor-kanto pemda, termasuk di kantor-kantor desa, fasilitas kesehatan di puskesmas-puskesmas, di polsek dan lainnya. Ini sebanyak 150 ribu titik,” kata dia. (net)
Editor Deden .GP
