JAKARTA.bipol.co- PKB menilai Indonesia Police Watch (IPW) tidak layak berbicara perihal reshuffle kabinet. PKB menyebut isu reshuffle kabinet dapat memperkeruh situasi dan kondisi Indonesia yang tengah dilanda pandemi virus Corona.
“(IPW) tidak kredibel bicara soal itu, kecuali ada udang di balik rempeyek, memperkeruh keadaan saja,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Kamis (20/8/2020).
Jazilul menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Wakil Ketua MPR RI itu meminta para menteri di kabinet Indonesia Maju tidak terpengaruh oleh isu tersebut.
“Reshuffle mutlak prerogatif presiden. Jangan ada tekanan dengan info spekulasi yang membuat kerja menteri yang ada terganggu,” tegas Jazilul
“Lebih baik kita tunggu info resmi dari Istana saja, bukan dari kabar burung. Mohon para menteri fokus saja bekerja lebih keras lagi,” imbuhnya.
Sebelumnya, IPW berbicara tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak 18 menteri, yang dilakukan setelah pergantian Panglima TNI.
“Rotasi dan pergantian kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021. Demikian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber,” ujar Pane dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8). [net]
Editor: Fajar Maritim
