Dahlan Iskan Nilai Pemerintahan Jokowi Terkuat Selama 22 Tahun

- Editor

Sabtu, 10 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dahlan Iskan /Net

Dahlan Iskan /Net

JAKARTA.bipol.co- Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan angkat suara soal Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Ia menilai, disahkannya payung hukum tersebut membuat pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling kuat selama 22 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan lewat tulisan di website pribadinya disway.id berjudul ‘Menundukkan Pemerintah’. Menurutnya, sekarang ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan dukungan penuh kepada pemerintah mulai dari perubahan UU KPK, UU COVID-19, hingga Omnibus Law Ciptaker ini yang dinilai begitu mudahnya lolos di DPR RI.

“Saya kagum pada semangatnya-pemerintah dan DPR. Dari segi politik, inilah pemerintahan paling kuat selama 22 tahun terakhir,” kata Dahlan dikutip Sabtu (10/10/2020).

Dia pun membandingkan zaman di era pemerintahan Presiden Gus Dur, B.J Habibie, Megawati, hingga SBY yang dinilai dukungan politiknya tidak sekuat pemerintahan saat ini.

“Sekarang hanya PKS yang oposisi frontal. Tapi kekuatan kursinya kecil sekali,” ucapnya.

Padahal jika dibayangkan, Dahlan menilai pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat rumit karena harus menggabungkan 79 UU yang terdiri dari 11 klaster dan 1.244 pasal.

“Saya membayangkan betapa lelah dan rumitnya menyiapkan RUU Cipta Kerja -nama resmi Omnibus Law itu. Saya melihat semua begitu mulusnya. Begitu enak menjadi menteri-menteri sekarang ini. Tidak harus menghadapi sikap DPR yang sangat garang,” tuturnya.

Meski Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai dapat menyelesaikan persoalan tentang aturan yang berbelit, Dahlan menyebut pemerintah harus bisa bagaimana caranya untuk meluluhkan hati buruh.

“Tapi tenaga kerja pasti akan berontak dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini. Sejak awal pun pasti sudah diketahui: tenaga kerjalah yang akan terkena langsung,” tuturnya. [Net]

Editor: Fajar

Berita Terkait

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji
Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024
Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali
Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air
Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer
Qari Asal NTB Ini Kembali Raih Juara 1 MTQ Internasional
Menag Serukan Perjuangan Kolektif Bela Hak Palestina
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 20:46 WIB

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji

Jumat, 29 November 2024 - 20:08 WIB

Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024

Senin, 25 November 2024 - 19:40 WIB

Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali

Senin, 25 November 2024 - 14:24 WIB

Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air

Minggu, 24 November 2024 - 18:24 WIB

Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB