BANDUNG, BIPOL.CO – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Praniko Imam Sagita, berharap untuk meningkatkan perolehan pajak yang lebih tinggi bagi pendapatan daerah Kabupaten Bandung, pihaknya akan mendorong adanya upaya masyarakat taat pajak. Salah satu upayanya, bisa mencontoh regulasi pemerintah pusat. Yaitu dalam urusan perijinan apa pun harus ada BPJS.
Komisi B, kata Praniko menginginkan, untuk megadop regulasi itu dalam pelayanan pajak dan perijinan apa pun di Kabupaten Bandung. Seperti dalam membuat SIM bukan hanya melampirkan KTP saja, tapi harus dilampirkan bukti lunas PBB.
“Kita mencontoh regulasi pemerintah di atas, dengan mengeluarkan kebijakan bahwa semua kegiatan perijinan dalam bentuk apa pun harus ada BPJS, bikin SIM harus ada BPJS,” kata Praniko, usai menjadi nara sumber pada acara Sosialisasi SOP Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2, di Hotel Sunshine, Selasa (15/3/2022).
“Komisi B menginginkan kenapa tidak sandingkan, kita adop seluruh urusan perijinan yang ada di Kabupaten Bandung, seperti itu, yang di atas harus melibatkan lunas BPJS. Contohnya, kalau kemarin urusan tanah harus lunas BPJS, nah ke depannya kita berharap transaksi apapun yang mungkin harus bekerja sama dengan Polres juga, seperti bikin SIM bukan hanya melampirkan KTP saja, tapi harus dilampirkan pula lunas PBB,” imbuh Praniko.
Praniko menambahkan, untuk kesadaran membayar pajak bisa dari sisi pendidikan, jika masuk sekolah misalkan harus lunas PBB. “kenapa harus seperti itu? Karena memang signifikan-nya pendapatan. Ini tidak hanya untuk masalah pemerintah, tapi untuk kembali kepada masyarakat,” kata legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Praniko berharap, kepada kepala desa harus lebih giat karena pembangunan desa pun ada dari sisi pendapatan dari PBB.
Kaitan itu, Praniko berharap kepada pemerintah agar meninjau kembali soal aturan bagi hasil.
“Dari sisi bagi hasilnya seperti apa. Kalau kemarin kan upah pungut saja, apakah ada regulasi bagi hasil sekian persen yang akan dikembalikan ke desa, yang bisa menunjang pembangunan desa itu sendiri? Artinya PBB dibayar oleh masyarakat desa, juga dinikmati oleh masyarakt desa sendiri uang dari hasil PBB,” ungkapnya.
Praniko juga menyatakan apresiasi atas pencapaian pendapatan PBB Kabupaten Bandung tahun 2021.
“Kita apresiasi di 2021 pendapatan itu naik hampir Rp 220 miliar, dengan kepemimpinan bupati sekarang, sehingga bisa memenuhi kebutuhan, walaupun belum signifikan,” kata Praniko.
Menurut Praniko, kebutuhan Pemda sekarang pada dasarnya kebutuhan baru. Seperti Insentiif guru ngaji, yang kedua adanya insentif RT dan RW serta adanya dana bergulir sebesar Rp 40 miliar serta ada asuransi tani dan lainnya.
Karena itu pihaknya mendorong untuk mendapatkan pendapatan yang besar. “Kita semangatnya untuk pendapatan yang lebih tinggi supaya angka-angka ini tidak stagnan, akan ada perubahan tergantung jumlah pendapatan yang kita gali di 2023 nanti,” ucapnya.
Terkait insentif atau penghapusa denda apakah akan dilakukan kembali tahun berikutnya? Menurut Praniko, waktu insentif diberlakukan itu karena pandemi, untuk meringankan masyarakat.
“Dalam hal memberikan insentif ini tentunya tidak melanggar regulasi. Dalam keadaan mendesak, masyarakat perlu keringanan dan pemerintah juga perlu ada masukan,.Kalau sekarang apakah masih dikatakan dalam keadaan pandemi, sehinga masyarakatnya perlu dibantu? Nanti akan dibahas dalam rapat di komisi dengan Bapenda,” katanya.”
Terkait pagu indikatif anggaran Musrenbang 2023 mengalami penurunan sampai ke tingkat desa, , menurut Praniko sebenarnya pagu tersebut tidak turun. Karena ada belanja baru yang dibawa oleh visi misi Bupati sekarang.
Pada visi misi Bupati yang dulu, tutur Praniko, tidak ada insentif guru ngaji, tidak ada insentif RT RW yang naik, tidak ada dana bergulir, karena pembiayaan yang baru ini yang mengakibatkan penggeseran pagu.
“Sebenarnya pagunya tidak berubah, karena bupati yang sekarang ini betul- betul konsen terhadap kesejateraan ekonomi kemasyarakatan Kabupaten Bandung,” sambungnya.
Praniko menilai, visi misi Bupati Bandung Dadang Supriatna dengan Bandung Bedasnya sangat bermanfaat, terutama terhadap kesejahteraan ekonomi kemasyarakatan. Sehingga pihaknya mendukung dengan sisi pendapatan yang signifikan.
“Berangkat dari semangat yang sama ingin menyukseskan Bandung Bedas. Karena visi misi Bandung Bedas ini mulia, harus kita dukung demgan sisi pendapatan yang signifikan. Karena tanpa ada pendapatan maka program Bandung Bedas tidak akan bisa berjalan,” paparnya.***
