KAB BANDUNG, BIPOL.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menggelar rapat paripurna penandatanganan laporan hasil kerja Badan Anggaran (Bangar) dan persetujuan DPRD terkait Perubahan Anggaran 2022, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bandung H Sugianto, berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (19/8/2022).
Selain Ketua DPRD, hadir dalam paripurna tersebut, para Wakil Ketua Dewan, Wakil Bupati Bandung H Sahrul Gunawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung H Cakra Amiyana, Forum Komonikasi Pimpianan Daerah (Forkopimda) dan para pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.
Hasil Rapat Paripurna penandatangan nota kesepakatan itu pun diunggah Bupati Bandung H Dadang Supriatna dalam story Instagramnya, Sabtu (20/8/2022).
Dalam postingannya, bupati menyampaikan ucapan rasa syukur dan terimakasih atas kesepakatan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara) tahun anggaran 2022 telah ditandatangani bersama DPRD Kabupaten Bandung.
Dadang Supriatna juga mengucapkan terimakasih atas sinergitas dan kerjasama dalam melaksanakan rangkaian proses penyusunan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Bandung.
Bupati yang akrab disapa Kang DS ini berharap, dengan sinergitas ini tentunya akan berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Bandung, khususnya tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik.
Berikut penyampaian bupati terkait pendatanganan Nota Perubahan Anggara, KUA- PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022, dikutip dari story instagram@dadangsupriatna;
“Alhamdulillah nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2022 telah ditandatangani bersama DPRD Kabupaten Bandung”.
“Terimakasih atas sinergitas dan kerjasama dalam melaksanakan rangkaian proses pemyusunan perubahan kebijakannumum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Bandung”.
“Saya berharap, dengan sinergitas ini tentunya akan berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Bandung, khususnya tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik”.(deddy)
