BIPOL.CO, SUMEDANG – Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana mendampingi perwakilan Kemenkes RI mengunjungi Posyandu Aster 10 dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Kelurahan Kotakaler, Kabupaten Sumedang, Kamis (5/1/2023). Posyandu dan TPPS-nya diupayakan dalam strategi penurunan stunting di Jawa Barat untuk tercapainya Jabar Zero Stunting.
Berdasarkan hasil rapat terbatas Menteri Kesehatan dan Presiden RI mengenai percepatan penurunan stunting terkait Teknologi Pemerintahan Digital untuk Penanganan Stunting, Kabupaten Sumedang menjadi daerah percontohan dalam pemerintahan berbasis digital khususnya dalam penanganan stunting.
Pada praktik pemerintahan digital dalam penanganan stunting, Kabupaten Sumedang mencetuskan aplikasi SIMPATI yang bertujuan menyediakan data balita dan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting yang cepat, dinamis dan akurat.
Ada pun data yang disediakannya adalah sebagai berikut:
1. Data Balita (Realtime)
Identitas Balita
Riwayat Pemeriksaan/Pengukuran
2. Data Balita Stunting (Periodik)
3. Cakupan intervensi percepatan penurunan stunting
Cakupan kesehatan ibu dan anak (KIA)
Konseling gizi, kebersihan, pengasuhan orang tua
Air minum dan sanitasi
PAUD
Perlindungan sosial
Ketahanan pangan
3. Informasi dan Artikel terkait pencegahan stunting
Ada pun strategi lain yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam percepatan penurunan stunting di wilayahnya adalah dengan membentuk gugus tugas penurunan stunting, melaksanakan FGD yang terintegrasi dengan program di Dinas Kesehatan, Peningkatan kapasitas intervensi gizi spesifik tenaga kesehatan, monev integratif lintas OPD, Bimtek konvergensi stunting, dan sebagainya.
Di lima tahun terakhir, prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi persentase.
Pada 2018, prevalensinya berada di angka 9.66, 2019 8.77, 2020 12.05, 2021 10.99 dan 2022 8.7.
Menurut Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana, percontohan Kabupaten Sumedang dalam menangani stunting rencananya akan diimplementasikan di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.
“Akan dilakukan secara lebih baik intervensinya secara menyeluruh,” katanya dilansir dari situs Dinkes Jabar.(*)
