Gaduh Soal Defisit Anggaran di KBB, Sejumlah Pengusaha Mengeluh Ribuan Proyek Dikuasai Pokir Dewan

- Editor

Sabtu, 1 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIPOL.CO, BANDUNG BARAT – Gaduh soal aliran dana APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang selama ini menjadi isue utama adanya defisit anggaran yang selalu dikeluhkan oleh para Organisasi Perangjat Daerah (OPD) di KBB. Dimana, nilai proyek dinas yang digarap anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencapai Rp 75 miliar. Ribuan paket proyek dinas itu dikuasai oleh anggota dewan lewat pokok pikiran (pokir).

Nampaknya isue tersebut bukan isapan jempol belaka, tetapi ini fakta berdasarkan data di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB.

Paket pengadaan barang dan jasa usulan atau pokir DPRD ini hampir tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Tiap paket Pokir DPRD memiliki nominal bervariasi. Namun jika diakumulasikan jumlah total 1.200 Pokir dan menelan anggaran sekitar Rp75 miliar.

“Untuk jumlah usulan paket Pokir yang terdata di kita ada sekitar 1.200 paket dengan besaran anggaran sekitar Rp75 miliar,” kata Kepala Bapelitbangda KBB Rini Sartika saat dihubungi wartawan, Kamis (30/3/2023).

Rini Sartika mengaku tidak memegang data pasti, karena tersebar di tiap dinas. Pokir usulan dewan yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif di dalam rapat badan anggaran (banggar). Seluruh usulan tersebut telah diinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Usulan Pokir ini diinput masing-masing di dalam sistem dan ditetapkan dalam sidang pengesahan APBD. Jadi pokir yang diusulkan tahun ini untuk dieksekusi tahun depan,” ujar Rini Sartika.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, nilai Pokir DPRD senilai Rp75 miliar itu cukup menyedot APBD KBB. Mengingat jika melihat APBD KBB yang totalnya mencapai sekitar Rp3,1 triliun dan masih banyaknya persoalan pembenahan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang perlu diperhatikan.

Hal itu, juga dibenarkan pengusaha lokal di KBB yang  mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan di lingkup Pemda KBB sejak dua tahun terakhir. Pasalnya, banyak pekerjaan di Dinas yang merupakan pokir dewan dan pelaksananya sudah ditentukan.

“Habis semua oleh program Pokir DPRD dan juga diduga sudah disiapkan pengusahanya,” kata Adang (40), pengusaha lokal Bandung Barat, Rabu (29/3/2023). (Bukhori)

Editor: Deddy

Berita Terkait

Cegah Inflasi, Pemkab Bandung Barat Selenggarakan Gerakan Pangan Murah
Kirmir Jebol TPU Cikutra, Pemkot Bandung Relokasi 19 Makam
Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Jeje – Asep Ismail Terpilih, Harapan Baru untuk Bandung Barat yang Lebih Maju
Menengok Jalan di Kawasan Alun-alun Kota Cimahi Usai Dilakukan Penataan
Peringati HUT Ke-53 KORPRI, Sekda Indramayu Pimpin Ziarah Ke Taman Makam Pahlawan
Telan Rp10 Miliar, Gedung Setda Kabupaten Bandung yang Baru Diresmikan
BENCANA BANJIR Bey Machmudin Tinjau Solokanjeruk dan Dayeuhkolot Tanggul sungai jebol

Berita Terkait

Senin, 2 Desember 2024 - 15:36 WIB

Cegah Inflasi, Pemkab Bandung Barat Selenggarakan Gerakan Pangan Murah

Sabtu, 30 November 2024 - 10:22 WIB

Kirmir Jebol TPU Cikutra, Pemkot Bandung Relokasi 19 Makam

Sabtu, 30 November 2024 - 07:49 WIB

Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Sabtu, 30 November 2024 - 06:49 WIB

Jeje – Asep Ismail Terpilih, Harapan Baru untuk Bandung Barat yang Lebih Maju

Jumat, 29 November 2024 - 20:24 WIB

Menengok Jalan di Kawasan Alun-alun Kota Cimahi Usai Dilakukan Penataan

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB