BIPOL.CO, BANDUNG – Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang juga Ketua Fraksi NasDem, Toni Permana, menilai Kabupaten Bandung harus mampu mensukseskan program Zero Waste atau nol sampah, yaitu program penanganan sampah dengan melibatkan masyarakat. Hanya saja, menurut anggota Komisi C ini, dalam pengelolaan sampah Kabupaten Bandung masih keterbatasan anggaran.
“Yang kita tahu selama ini Kabupaten Bandung keterbatasan anggaran terkait sampah, salah satu problem kita tidak punya TPA (tempat pembuangan akhir) sendiri,” papar Toni Permana, saat berbincang di ruang Fraksi Nasdem, Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Selasa 27 Juni 2023.
Jadi, menurut Toni Permana, anggaran untuk penanganan sampah Kabupaten Bandung mencapai puluhan miliar rupiah dan belasan miliar rupiah untuk membayar jasa pembuangan sampah akhir ke KBB (Kabupaten Bandung Barat/TPA Sarimukti).
“Tapi kalau punya TPA sendiri, malah kita bisa menerima jasa pembuangan sampah dari daerah lain seperti dari Kota Bandung, atau daerah lain yang numpang buang sampah,” kata Toni Permana.
Sementara mengenai TPA Legok Nangka, Nagreg yang dibangun Provinsi Jabar, kata Toni, sampai saat ini belum selesai.
Sebetulnya, tutur Toni, TPA Legok Nangka meski bukan milik Kebupaten Bandung atau milik Provinsi Jabar, tapi berada di wilayah Kabupaten Bandung, setidaknya ada konsesi konsesi tertentu yang diberikan ke Pemkab Bandung.
“Dengan keuntungan antara lain; satu anggaran jasa pembuangan sampah bisa lebih rendah, kedua karena pembuangan wilayah Bandung Raya maka ada konsesi tertentu bagi masyarakat sekitar Nagreg. Dan Pemkab Bandung, yang pasti lebilih ringan dari pada sekarang. Kita berharap TPA Legok Nangka segera diaktivasi, problemnya kan gagasan TPA Legok Nangka ini sudah berapa tahun jamam Gubernur Aher,” ujar Toni Permana.
Mengenai sumber daya penanganan sampah, Toni mengatakan, dari penjelasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung bahwa armada angkutan sampah idealnya 400-500 unit.
“Saat ini kita hanya punya 100 unit lebih tapi kondisinya pun sebagian tidak siap pakai. Jadi rasio kendaraan pengangkut dengan potensi sampah tidak seimbang. Jadi dealnya 10 atau sampai 15 unit per kecamatan untuk.mengangkut sampah setiap hari, itu kalau sampah dibuang,” katanya.
Ia menambahkan, sebetulnya Kabupaten Bandung gagasanya sudah jauh yaitu zero waste atau 0 sampah, harus ada manfaatnya ketika diolah, tapi keterlibatan masyarakat belum maksimal dalam upaya pengolahaan sampah di rumah, memilih sampah dan lain lain.
“Kita ini 80-90 persen sampah kita ini dibuang ke TPA. Sementara di daerah lain kita pernah datang ke beberapa daerah lain, tidak lebih dari 30 persen, artinya 60 sampi70 persen itu diolah, ada yang jadi pupuk organik, papingblok, genting, bahan bakar pengganti batu bara,l dan banyak lagi,” ucap Toni.
Kemudian mengenai bank sampah di beberapa desa juga tidak berjalan. Pertama karena kesadaran masyarakat, kedua keswriusan Bumdes Bundes atau pengelola sampah yang dibentuk di desa desa bekerjasama dengan DLH, belum maksimal. “Artinya mereke butuh banyak pelatihan atau pendampingan dari dinas ” ungkapnya.
Karena itu, Toni berpendapat, untuk Pengelolaan sampah harus dinas khusus atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
“Selama ini kan dikelola setingkat bidang. Pengelolaan sampah kalau tidak dinas harus melalui BUMD, dibentuk khusus pengelolaan persampahan, karena potensi ekonominya tinggi, kalau sampah itu dikelola, termasuk keterlibatan masyarakat selain didorong untuk memilah sampah juga retribusi, karena masyarakat ada retribusi dan kontribusi untuk PAD sehingga meringankan, jadi saat ini belum maksimal,” ucapnya.
Komisi C sendiri, tambah Toni, sudah mengajukan untuk penambahan OPD khusus pengelolaan sampah ataunoembentukan bumd ke Bapeda, namun sampai saat ini belum.ada realisasinya.(adr)
Editor: Deddy
