BIPOL.CO, BANDUNG – Kabupaten Bandung menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menjadi lokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sejak tahun 2021.
Berdasar data BPS tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung sebesar 1,78%. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1,48% atau berkurang sekitar 54 ribuan orang.
“Penurunan ini tidak terlepas dari komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara berkualitas dan berkelanjutan,” kata Bupati Bandung, Dadang Supriatna.
Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bandung 2023 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Hotel Grand Sunshine Soreang, Rabu (20/12/2023).
Strategi berkelanjutan telah diimplementasikan, termasuk penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan, penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan.
Dalam rakor tersebut Bupati Bandung mewanti-wanti pentingnya akurasi data dalam penentuan sasaran intervensi kemiskinan. Kabupaten Bandung telah melakukan verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2022 dan pemutakhiran data P3KE tahun 2023.
Berdasar data tersebut, kata bupati, nantinya Bapperida harus segera membuat rencana yang konkret dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
“Apa yang paling dibutuhkan dan menjadi prioritas bagi masyarakat miskin ekstrim tersebut dan di mana titik lokusnya yang jelas by name by address, termasuk soal anggarannya sumbernya dari mana dan berapa nilainya,” papar bupati.
Menurutnya warga miskin ekstrim juga bisa diberi pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga warga tersebut bisa mendapatkan penghasilan rutin. Warga miskin ekstrim juga bisa diberikan modal untuk berusaha dengan tetap didampingi melalui pengawalan dan pengawasan.
“Jadi, salah satu tujuan akhir dari program ini adalah bagaimana mereka naik kelas, bisa mendapatkan penghasilan rutin setiap harinya. Tapi semuanya itu kembali ke data dan terukur,” tandas Kang DS, sapaan Bupati Dadang Supriatna.
Rakor ini juga menjadi momentum untuk mendukung program-program strategis Bupati Bandung, seperti Beasiswa Hafiz Quran, Insentif Guru Ngaji, Pinjaman Modal Bergulir untuk UMKM, dan perbaikan Rutilahu. Program-program tersebut dinilai bisa mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim.
“Saya berharap rakor ini dapat memberikan kontribusi positif serta menghasilkan langkah-langkah kongkret untuk diimplementasikan dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrim,” ucap Kang DS.
Dalam rakor bertema Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemanfaatan Data P3KE dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Bandung ini juga dilakukan penandatangan Komitmen Bersama Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Bandung. Penandatanganan dilakukan Bupati Bandung dan OPD terkait, Asisten Deputi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen tersebut antara lain menurunkan kemiskinan ekstrim dalam rangka mendukung capaian target nasional 0% kemiskinan ekstrim tahun 2024. Caranya, melalui strategi pengurangan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Kedua, memanfaatkan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (P3KE) sebagai data penyasaran intervensi penurunan ekstrim di Kabupaten Bandung.
Ketiga, mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung. (Ads)
