Pansus LKPJ DPRD Kab. Bandung Temukan Laporan Dugaan Kredit Macet di BPR Kerta Raharja, Dirut: Sangat Tidak Akurat

- Editor

Sabtu, 27 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Pusat BPR Kerta Raharja, Soreang, Kabupaten Bandung. (Foto: situs BPR Kerta Raharja)

Kantor Pusat BPR Kerta Raharja, Soreang, Kabupaten Bandung. (Foto: situs BPR Kerta Raharja)

BIPOL.CO, BANDUNG – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (Pansus LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengevaluasi kinerja BUMD di Kabupaten Bandung yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja. Karena Pansus LKPJ menemui adanya laporan dugaan kredit bermasalah di salah satu BUMD di Kabupaten Bandung yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja.

“Kredit bermasalah itu masuk kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Kurang Lancar (KL),” Anggota Pansus LPKJ DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto, kepada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Menurut Yanto, total kredit bermasalah di BPR Kerta Raharja itu mencapai Rp 56 miliar pada akhir 2022. Jumlah itu kemudian membengkak lagi pada 2023 mencapai Rp 90 miliar lebih. “Maka, kami mendorong Pemkab Bandung segera melakukan evaluasi kinerja BPR Kerta Raharja. BPR itu sedang sakit, Pemkab Bandung harus segera bertindak sebelum sakitnya lebih parah,” ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar ini.

Yanto menjelaskan, BPR Kerta Raharja memang memberikan PAD sebesar Rp 3,5 miliar dari total aset Rp 600 miliar. “Jika kita hitung rentabilitas ekonomisnya, PAD yang diberikan itu jauh dari perhitungan,” kata Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung ini.

Yanto juga mempertanyakan soal tambahan penyertaan modal dari Pemkab Bandung ke BPR Kerta Raharja sebesar Rp 10 miliar pada 2023. Kemudian pada 2024, BPR mengajukan lagi penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar.
Yanto merasa khawatirkan, pihak BPR bisa dikategorikan ke dalam ranah maladministrasi dalam penyaluran kredit. Ini bisa terancam pasal 49 UU RI Nomor 7/1992 tentang perbankan.

“Kami berharap, ada evaluasi total terhadap komisaris maupun direksi BPR Kerta Raharja. Upaya itu untuk menyelamatkan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Kami selaku Pansus yang bertugas untuk mengevaluasi seluruh BUMD Kabupaten Bandung. Sehingga dana yang menjadi hak masyarakat dapat tersalurkan efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Dirut BPR Kerta Raharja: Kondisi Keuangan Cukup Baik

Direktur Utama BPR Kerta Raharja, Ir. H. Aef Hendar Cahyad, mengatakan berita sepihak tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Kepada awak media, H. Aef Hendar Cahyad mengatakan,  kondisi keuangan BPR Kerta Raharja masih cukup baik. Hal itu didukung oleh data-data yang tersedia dan laporan triwulan yang telah dipublikasikan secara online. Ia pun menyoroti bahwa klaim mengenai kredit macet sebesar Rp 90 miliar lebih, tidak memiliki dasar yang jelas.

Lebih lanjut, H. Aef Hendar Cahyad menjelaskan bahwa dalam konteks kolektibilitas kredit, terdapat lima kategori yang digunakan.

Ia menjelaskan, kelima kategori itu yakni, yang pertama adalah kategori “lancar”, yang merujuk pada kredit yang belum melewati 30 hari. Kategori kedua adalah “dalam pengawasan khusus DPK”, yang meliputi periode 30 hari plus satu sampai 90 hari.
Lalu, kategori selanjutnya “kurang lancar” adalah dari tiga bulan plus satu sampai empat bulan, sementara “diragukan” dari 120 hari plus satu sampai 180 hari. Dan
Kategori terakhir adalah “macet”, yang merujuk pada kredit yang telah melewati 120 hari plus satu sampai satu tahun,”papar Aep.

Aef menyampaikan, klaim tentang kredit macet sebesar Rp 90 miliar lebih sangatlah tidak akurat. Dalam aturan yang berlaku, kredit baru dianggap macet setelah melewati periode 12 bulan ditambah satu.

Di tengah kondisi relaksasi yang memengaruhi banyak BPR lainnya, tutur dia, BPR Kerta Raharja menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas keuangan. Hal ini dibuktikan dengan implementasi Pencadangan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) untuk mengatasi kredit bermasalah.

“Nah PPAP ini mencakup pencadangan 100% untuk kredit macet, menunjukkan komitmen BPR Kerta Raharja untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengelola kredit bermasalah dengan baik,” tambahnya.

Dia menambahkan, BPR Kerta Raharja menegaskan bahwa klaim mengenai “sakit parah” dan kredit macet yang beredar tidak benar. Dengan penjelasan yang komprehensif dan komitmen untuk mematuhi regulasi OJK, BPR Kerta Raharja menunjukkan bahwa mereka masih dalam kondisi yang baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. “Jadi berita itu tidak benar dan tidak ada konfirmasi kepada saya,” pungkasnya. (Ads)

Berita Terkait

Ambil Hikmah Kejadian Subang, Pemprov Jabar dan GIPI Sepaham Bangun Industri Pariwisata Jabar 
Produk Kerajinan Tangan Jabar Ramaikan Expo Dekranas
Pemkab Bandung Kembali Hapus Sanksi Denda Pajak Daerah, Ini Menurut Bapenda Jenis dan Ketentuannya
Sekda Jabar Dorong BUMDes dan BUMDesma Kuatkan Eksistensi Lawan Rentenir atau Bank Emok
Perumda Tirta Raharja Kembali Dapat Hibah Berbasis Kinerja 2024 dari Australia Rp10,2 Miliar
Bupati Bandung Terima Bantuan Bibit dan Alat Pertanian Senilai Rp 2,8 M dari Mentan
Promosikan Produk Unggulan Jabar, Amanda Soemedi Resmikan Tiga Fasilitas di Bandara Kertajati
Rakor Persiapan WWF ke-10 di Bali, Pemkab Bandung Dorong PDAM Tingkatkan Cakupan Layanan Air Bersih
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Mei 2024 - 22:08 WIB

Ambil Hikmah Kejadian Subang, Pemprov Jabar dan GIPI Sepaham Bangun Industri Pariwisata Jabar 

Kamis, 16 Mei 2024 - 13:55 WIB

Produk Kerajinan Tangan Jabar Ramaikan Expo Dekranas

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:34 WIB

Pemkab Bandung Kembali Hapus Sanksi Denda Pajak Daerah, Ini Menurut Bapenda Jenis dan Ketentuannya

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:25 WIB

Sekda Jabar Dorong BUMDes dan BUMDesma Kuatkan Eksistensi Lawan Rentenir atau Bank Emok

Rabu, 8 Mei 2024 - 21:53 WIB

Perumda Tirta Raharja Kembali Dapat Hibah Berbasis Kinerja 2024 dari Australia Rp10,2 Miliar

Selasa, 7 Mei 2024 - 14:15 WIB

Bupati Bandung Terima Bantuan Bibit dan Alat Pertanian Senilai Rp 2,8 M dari Mentan

Selasa, 7 Mei 2024 - 09:37 WIB

Promosikan Produk Unggulan Jabar, Amanda Soemedi Resmikan Tiga Fasilitas di Bandara Kertajati

Jumat, 3 Mei 2024 - 21:31 WIB

Rakor Persiapan WWF ke-10 di Bali, Pemkab Bandung Dorong PDAM Tingkatkan Cakupan Layanan Air Bersih

Berita Terbaru