BIPOL.CO, KAB.SUMEDANG – Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila didampingi Sekda Tuti Ruswati memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi data serta informasi Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (24/2/2025).
Rakor membahas berbagai permasalahan yang timbul akibat pembangunan Tol Cisumdawu, termasuk longsor pada tahun 2020 yang memaksa pelaksana proyek menggunakan jalan desa sebagai jalur alternatif sementara. Jalan ini menghubungkan Desa Mulyasari Sumedang Utara- Ciherang Sumedang Selatan dengan Desa Pamekaran dan Desa Pasirbiru Kecamata Rancakalong
Namun, Kementerian PUPR tidak dapat mengganti jalan tersebut karena lokasinya berada di luar ROW jalan tol. Akibatnya, jalan desa sepanjang 1,6 km dan 600 meter hanya bisa dilewati satu mobil, sehingga menghambat mobilitas warga.
Dalam penetapan lokasi proyek, sebanyak 29 bidang tanah dan satu rumah milik Sahud di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara terdampak. Di Desa Mulyasari juga ada 19 rumah yang terdampak, dengan 12 rumah telah masuk dalam penetapan lokasi, sementara 7 rumah lainnya masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR.
Plt. Camat Sumedang Utara, Ili, mengungkapkan, pengecekan lahan di tiga desa telah melibatkan tim geologi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian PUPR.
“Sebelumnya, Bupati Sumedang telah meninjau lokasi dan mendesak agar permasalahan segera ditindaklanjuti. Namun, rencana perubahan anggaran tahun 2024 untuk pembangunan jalan tidak disetujui karena jalan tersebut bukan merupakan jalan utama,” katanya.
Pemkab Sumedang terus berkoordinasi dengan kepala desa dan Kanwil Pertanahan terkait penetapan lokasi.
“Sayangnya, pengajuan pembangunan jalan anggarannya minim sempat ditolak oleh warga. Hingga kini, penetapan lokasi terakhir yang dilakukan pada 23 Mei 2024 masih belum terealisasi,”kata Ili.
Wakil Bupati Fajar Aldila menegaskan, masalah utama adalah keterbatasan anggaran.
Diperlukan koordinasi intensif dan penetapan tenggat waktu penyelesaian. “Jika ada hambatan, segera laporkan secara rinci agar dapat dicarikan solusi secepatnya,” tegasnya.
Sekda Tuti Ruswati menambahkan, Dinas PUPR telah melakukan upaya penanganan banjir, namun derasnya arus air masih menyebabkan erosi. Sebanyak 16 rumah terdampak, termasuk 9 rumah di Sirnamulya, di mana warganya telah mengajukan relokasi.
“Jika ditemukan lokasi yang aman, mereka akan diajukan dalam program rehab Rutilahu dengan memanfaatkan tanah kas desa,” tuturnya.
Sementara itu, pihak BPN menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah mengajukan penetapan lokasi ke Kanwil Pertanahan untuk 239 bidang tanah, tetapi prosesnya terhambat karena kurangnya kelengkapan berkas.
Dari kajian teknis yang dilakukan oleh tim PU Fisik, beberapa lokasi terdampak tidak dapat digunakan kembali karena risiko longsor yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan solusi jangka panjang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warga yang terdampak pembangunan.**
