BIPOL.CO, GARUT – Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tingkat Provinsi Jawa Barat, berlangsung di Ballroom Hotel Santika, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut (25/7/2023).
Rakor ini yang dibuka Bupati Garut Rudy Gunawan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengerjaan yang profesional, tepat waktu, dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa.
Direktur Pengembangan Profesi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Diah Ambarawaty mengapresiasi pelaksanaan rakor ini dan menyatakan bahwa UKPBJ Provinsi Jawa Barat telah mencapai level 3 atau proaktif dalam standar penilaian LKPP. Sebagai pembina bagi UKPBJ kabupaten/kota lainnya, Provinsi Jawa Barat akan memberikan bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan kapabilitas UKPBJ di seluruh daerah.
“Saya juga mengapresiasi sekali sekaligus provinsi sudah mendapat penghargaan nih gitu ya, penghargaan yang disampaikan kemarin itu bahwa UKPBJ provinsi itu sudah level proaktif, dan tidak hanya proaktif tapi indeks tata kelola pengadaannya juga baik gitu kan ya,” katanya.
Bupati Garut menyampaikan komitmennya yang tegas dalam menerapkan manajemen pengadaan barang dan jasa yang efisien dan berkualitas selama masa jabatannya.
Ia menekankan pengelolaan yang terus diperbarui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi sangat penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan dengan baik.
“Hal yang berhubungan dengan sistem yang terus dilakukan update pengelolaan manajemen pengadaan barang dan jasa oleh LKPP ini menjadi bagian yang sangat penting,” ujar Rudy.
Rudy Gunawan menegaskan dirinya bersama dengan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, tidak memiliki kepentingan apapun dalam pengadaan barang dan jasa, dan tidak akan ikut campur dalam proses tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan transparansi dalam seluruh proses.
“Kadang kita jadi sumber fitnah, makanya indeks tata kelola pengadaan yang baik ini akan membuat fitnah itu menjadi tidak ada,” katanya.
Ia berharap Rakor UKPBJ ini menjadi ikhtiar memberikan sumbangsih guna mendapatkan kualitas pengerjaan yang baik, dikerjakan oleh profesional, tepat waktu, tepat harga, serta tidak ada masalah hukum.
Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Diah Ambarawaty mengapresiasi pelaksanaan rakor ini dan menyatakan bahwa UKPBJ Provinsi Jawa Barat telah mencapai level 3 atau proaktif dalam standar penilaian LKPP. Sebagai pembina bagi UKPBJ kabupaten/kota lainnya, Provinsi Jawa Barat akan memberikan bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan kapabilitas UKPBJ di seluruh daerah.
“Saya juga mengapresiasi sekali sekaligus provinsi sudah mendapat penghargaan nih gitu ya, penghargaan yang disampaikan kemarin itu bahwa UKPBJ provinsi itu sudah level proaktif, dan tidak hanya proaktif tapi indeks tata kelola pengadaannya juga baik gitu kan ya,” katanya. (Adr)
Editor: Deddy
