BIPOL.CO, BANDUNG – Harga gas LPG 3 kg di Kabupaten Bandung belum lama ini dikabarkan tiba-tiba naik. Kenaikan gas bersubsidi ini membuat warga dan pemilik pangkalan mengeluh. Ujungnya sejumlah perwakilan pangkalan gas tabung 3 kg di wilayah Kabupaten Bandung mengadu ke Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Rabu (27/9/2023) sore.
Dalam audiensi bersama Komisi B yang dipimpin langsung Ketua Komisi B Praniko Imam Sagita, beserta anggota H Firman B. Somantri, dihadiri Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Dicky, dan Perwakilan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas, Iwan Kurniawan, itu terungkap adanya kenaikan harga LPG 3 kg sepihak sebesar Rp 2000, tanpa sepengetahuan dewan.
Yang jadi persoalan justru kenaikan yang dilakukan pihak Pemkab Bandung itu dituduh telah disetujui DPRD Kabupaten Bandung dalam hal ini Komisi B. Padahal menurut Ketua Komisi B Praniko Imam Sagita, dirinya termasuk DPRD tidak pernah menyetujui atas kenaikan harga gas tabung 3 kg itu.
“Itu merupakan berita hoax dan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh si pembuat,” kata Ketua Fraksi Gerindra ini yang mengaku kecewa atas tudingan itu, usai audiensi di ruang Komisi B
Praniko yang namoak berang, mengaku merasa dirugikan dengan tuduhan tidak bertanggungjawab tersebut dan akan menelusuri asal muasal sumber berita itu.
“Saya beserta anggota Komisi B berikut DPRD tidak pernah mengetahui ada kenaikan harga tabung LPG 3kg, juga tidak pernah menerima surat pemberitahuan atau tembusan masalah itu. Tuduhan itu sungguh suatu perbuatan tidak terpuji,” ujar Praniko,
Karena itu, Praniko meminta Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Dicky, untuk mempertahankan harga tertinggi yang sudah ada dan menangguhkan kenaikan harga LPG.
Menurutnya, bukan masalah besar kecilnya kenaikan harga, tapi harus dilihat dulu bagaimana keadaan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Apalagi saat ini pasca pandemi perekonomian masyarakat belum stabil.
“Jangan sampai besaran kenaikan harga tak seberapa itu menjadikan masyarakat membeli tabung gas harus lintas wilayah. Sungguh itu sangat tidak elok,” ucapnya.
Karena, tutur Praniko, tak sedikit dengan naiknya harga LPG itu pengecer atau pangkalan seperti yang berada di perbatasan membeli LPG ke Kota Bandung atau warga pwebatasan Ciwideuy membelinya ke Cianjur karena di daerah lain belum ada kenaikan. “Meski kenaikannya hanya dua ribu rupiah warga yang berada di perbatasan membeli ke luar daerah hanya karena mengejar harga yang lebih murah,” kata Praniko.
Dalam kesempatan itu juga dibahas masalah warna, warna putih untuk Kota Bandung dan hijau Kabupaten Bandung, yang dijual bebas dimana saja. Hal itu dinilai akan merugikan pihak pangkalan yang semestinya tidak perlu terjadi.
Praniko juga menilai, pengawasan peredaran gas melon 3 kg itu belum maksimal. Karena masih semrawut harganya dan seakan dipaksakan. “Apalagi Kadis Indag mengatakan kalau itu masih uji coba. Jadi tidak perlu lagi ada perihal tersebut, cepat laksanakan penangguhan harga dengan batas waktu yang tidak ditentukan,” pinta Praniko.
Praniko berharap, harusnya pihak pengelola mendata kuota kebutuhan warga miskin agar terpenuhi kebutuhan LPG tersebut, dan menjualnya sesuai kwletentuan. Selain itu sembarangan menyalurkan gas tabung 3 kg dengan warna berbeda itu merupakan pelanggaran hukum.
“Jangan sampai tabung gas 3 kg bersubsidi dijadikan non subsidi dijual ke sembarang orang. Makanya perlu pendataan yang akurat, minimal dengan melihat KTP atau data yang diberikan pemerintah desa, sehingga bisa jelas peruntukannya,” harapnya.
Terjadi Perang Harga di Pangakalan
Dalam kesempatan sama, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Dicky, menyatakan akan memperhatikan hal itu. Pihaknya akan menjaga agar harga tidak naik seperti sebelumnya.
“Kami akan berusaha menertibkan warna lokasi penyaluran gas tabung, dan siap untuk menangguhkan kenaikan harga,” ucap Dicky, usai audiensi.
Perwakilan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana), Iwan Kurniawan, sepakat untuk sementara harga akan ditangguhkan sesuai hasil keputusan audiensi bersama Komisi B.
“Sesuai permintaan ketua komisi B, minta untuk Kabupaten Bandung ditangguhkan dulu sambil menunggu wilayah kota kabupaten lain untuk melakukan penyesuaian,” ujarnya.
Ia juga memahami keluhan pihak pangkalan yang melakukan audiensi dengan Komisi B. Hal ini akibat di lapangan atau pangkalan setok LPG yang melimpah atau oversupply jadi di pangkalan susah menjual barang atau LPG yang menyebabkan di lapangan terjadi perang harga.
“Kita juga sudah berusaha menyesuaikan harga eceran untuk wilayah kota kabupaten lain dan saat ini memang masih berproses kaya gitu, ya mudah mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa menyesuaikan,” ucap Iwan.(ads)
