BIPOL.CO, JAKARTA — Pemerintah mempunyai hutang sebesar Rp 1 triliun ke Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Utang tersebut terungkap ketika disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Airlangga menyebut Jokowi meminta Sri Mulyani segera melunasi utang tersebut.
“Tadi arahan Presiden (Jokowi), Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun,” kata Airlangga hari ini di Istana Negara, Jakarta Pusat, dilansir CNN INdonesia.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji utang Rp16 triliun ke Bulog akan dibayarkan setelah audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung.
“Tagihan Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah kita akan melakukan pembayaran setelah adanya audit BPKP,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).
“Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar),” sambung Sri Mulyani.
Bendaraha Bilang: Operasi Bulog Tidak Terganggu
Meski pemerintah punya utang Rp16 triliun, sang Bendahara Negara menyebut operasional Bulog tak akan terganggu. Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan anggaran Bulog untuk impor beras hingga operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu.
Pada April 2023 lalu, Direktur Utama Bulog menyebut pemerintah masih berutang kepada pihaknya sebesar Rp2,6 triliun. Utang tersebut belum dibayar sejak 2020.
Di lain sisi, Bulog punya utang ke bank-bank Himbara sebesar Rp7 triliun. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).(*)
