BIPOL.CO, BANDUNG – Investasi merupakan salah satu indikator vital dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Saat ini Provinsi Jawa Barat telah menjadi tujuan investasi yang sangat menarik, realisasi dalam lima tahun terkahir ini lebih dari Rp800 triliun dan rekor di tahun 2023 mencapai Rp174,6 triliun.
Demikian dikemukakan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dodo Suhendar dalam pembukaan West Java Mining Forum (WJMF) 2023 di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/12/2023).
“Setiap realisasi investasi per Rp1 triliun dapat menyerap 1.000 orang sehingga dengan invsetasi sebesar Rp174,6 triliun dapat menyerap tenaga kerja sekitar 174.000 orang,” ucap Dodo.
Tingginya investasi di Jabar juga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Jabar menjadi yang terbaik se-Pulau Jawa, yaitu tumbuh 5,45 persen.
“Di kuartal kedua tahun 2023 ini pun pertumbuhan ekonomi Jabar sudah berada di atas rata-rata nasional, yaitu 5,17 persen,’ ujarnya.
Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam berlimpah dan dipercaya menerima pembangunan proyek strategis nasional.
“Berangkat dari kebutuhan material pembangunan tersebut, dengan potensi sumber daya alam Jabar yang melimpah, pertambangan merupakan salah satu sektor yang vital,” ujar Dodo.
“Jabar juga berperan penting dalam realisasi investasi, penunjang pembangunan infrastruktur dan industri di Jabar secara berkelanjutan. Contohnya saja pembangunan PSN yang sudah terealisasi di Jabar antara lain proyek Kereta Cepat Whoosh, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Tol Cisumdawu, dan Pelabuhan Patimban,” imbuhnya.
Selain itu, sektor pertambangan turut menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Jabar, membantu mengurangi tingkat pengangguran.
“Penerimaan dari sektor pertambangan juga dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Pemdaprov Jabar juga mendorong inovasi dalam teknologi pertambangan yang ramah lingkungan.
Menurut Dodo, dengan penggunaan teknologi terkini dapat membantu mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor ini.
“Saya juga mengimbau kepada seluruh pemegang izin usaha pertambangan di wilayah Jabar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik,” pesan Dodo.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, WJMF 2023 yang mengangkat tema “Sustainable Mining For A Better Mining Future In West Java” dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan terkait, membentuk sinergitas dan meningkatkan harmonisasi dalam mendukung pengelolaan pertambangan yang baik di Jabar.
“WJMF 2023 merupakan forum yang dibuat untuk membangun komitmen para pemangku kepentingan sektor pertambangan dalam mencapai SDG’S (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) serta evaluasi penerapan regulasi dan kebijakan yang telah didelegasikan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan mematuhi standar lingkungan dan sosial,” ucap Ai.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati mengapresiasi Pemdaprov Jabar melalui Dinas ESDM atas penyelengaraan forum ini.
WJMF 2023 merupakan rangkaian kegiatan tahunan Dinas ESDM Jabar, yang dmulai dengan kegiatan West Java Energy Forum (WJEF) pada 26 Juni 2023 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, kemudian West Java Geology Forum (WJGF) pada 16 November di Kabupaten Bandung, dan sebagai penutup, yaitu WJMF 2023.
Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh perwakilan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan tata kelola pertambangan yang baik oleh seluruh pemegang IUP di Jabar.
Setelah itu, paparan yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara dan Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kemudian panel diskusi yang menghadirkan para narasumber dari pemerintahan, penegak hukum, akademisi, asosiasi serta pelaku usaha.(ads)
