BIPOL.CO, BANDUNG – Menolak disebarkannya nyamuk Wolbachia, puluhan warga Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Nyamuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, pada Senin (18/12/2023).
Dalam aksi tersebut, warga memprotes putusan pemerintah yang dianggap memaksakan penyebaran nyamuk Wolbachia di Bandung, Jabar.
Menurut mereka, penyebaran nyamuk yang disebut bisa mengantisipasi perkembangan nyamuk penyebab demam berdarah itu telah meresahkan warga.
Bahkan, massa aksi meminta Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menangkap kembali nyamuk-nyamuk Wolbachia yang telah disebar dan kemudian diisolasi di rumah Menkes.
“Kita harus menolak penyebaran nyamuk Wolbachia ini demi kemaslahatan bersama,” kata Ketua Majelis Adat Sunda, Ari Mulia Subagja, dikutip Bipol.co dati Kompas.com dari TribunJabar.id.
Apalagi, Ari mengatakan, warga belum mendapat sosialisasi mengenai program tersebut, sehingga atas dasar itu juga, pihaknya meminta penjelasan terkait program penyebaran nyamuk Wolbachia.
“Mestinya program ini tidak dilakukan, karena tetap yang menjadi bahan percobaan adalah masyarakat, karena ada beberapa contoh negara yang sudah disebarkan nyamuk ini, seperti Singapura,” ujar Ari.
“Memang awalnya DBD berkurang, namun setelah empat tahun, kasus DBD malah naik hingga 200 persen. Belum lagi dampak ekologi alam yang terganggu,” sambungnya.
Seperti dikabarkan, wilayah Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jabar, menjadi salah satu titik penyebaran nyamuk Wolbachia di Bandung.
Camat Ujungberung, Abriwansyah Fitri menjelaskan, Kota Bandung memang menjadi salah satu dari lima kota yang akan disebarkan nyamuk Wolbachia.
“Kota Bandung yang ditunjuk itu di Ujungberung dan implementasi awal di Kelurahan Pasanggrahan,” jelasnya.
Jika program ini berhasil di Kelurahan Pasanggrahan, nantinya nyamuk Wolbachia akan disebarkan juga di empat kelurahan lainnya di Ujungberung.
“Jika tak ada perubahan, ganti telur bisa sampai empat atau enam kali. Perkiraan enam bulan (ganti telur). Jadi, telur yang disimpan, proses menetasnya itu dua minggu. Nanti dievaluasi dan diganti lagi dua minggu,” ucap Abri.
Dia pun mengulang pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bandung, Anhar Hadian yang menyebut bahwa hasil program ini akan terasa pada satu hingga dua tahun kemudian.
“Penyimpanan telur itu waktunya sampai enam bulan. Kami sudah petakan 308 titik atau ember di 15 RW. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan seperti biasa, meski sempat ada penolakan dari beberapa orang tua asuh yang merasa ragu setelah mendapat informasi di media sosial,” ungkap Abri.
“Tapi, begitu diberikan penjelasan ya mereka paham dan kami pun tak memaksa jika ada yang menolak,” lanjutnya.
Abri menerangkan, jika ada warga yang menolak meski telah diberikan pemahaman dan pengertian, nantinya ember akan dipindahkan tak jauh dari titik ember seharusnya.
“Jarak antarsatu ember ke ember lain 75 meter. Kami sudah jalankan di 15 RW. Yang jelas, yang tadi ada unras (unjuk rasa) penolakan di Gedung DPRD Jabar, tak ada warga Ujungberung yang ikut. Kalau ada, pastinya ada yang laporan ke saya,” pungkasnya.(ads)
