BIPOL.CO, JAKARTA – Sejumlah emak-emak yangbtergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka berkumpul di kawasan itu guna menyuarakan sejumlah tuntutannya terhadap pemerintah, khususnya terhadap Presiden Joko Widodo.
Tuntutan mereka antara lain soal kecurangan Pemilu 2024, soal pengusungan Gibran sebagai calon wakil presiden,soal bantuan sosial yang digulirkan Persedin Jokowi, hingga soal kelangkaan beras dan kenaikan harga harga usai pelaksanaan Pemilu.
Mengutip dari laman detikcom yang memantau aksi emak-emak di Patung Kuda, pukul 13.20 WIB, Selasa (27/2/2024), terlihat sejumlah massa emak-emak menggunakan daster hingga membawa peralatan memasak. Mereka protes harga beras terus naik.
Setelah selesai berorasi di patung kuda, emak-emak itu melanjutkan aksinya dengan melakukan long march ke Bawaslu sekitar pukul 13.45 WIB. Mereka juga membawa peti mati dengan kain putih bertuliskan ‘RIP Democracy’.
Aksi long march sempat membuat kendaraan yang melintas terhenti. Jalan Mh Thamrin pun dibuat macet.
Kordinator Aksi Merry menyatakan prihatin dengan cawe cawe Joko Widodo yang punya kepentingan untuk meloloskan putranya Raka Buming Raka untuk diloloskan sebagai Calon Wakil Presiden.
Ia mengaku merasa sedih, karena dalam Pemilu 2024 Jokowi telah mengerahkan kekuatan untuk meloloskan Paslon Nomor Urut 2 Prabowo-Gibran dengan melibatkan ASN mulai ditingkat atas sampai camat, lurah dan para kepala desa.
“Setalah kami melihat bahwa presiden punya kepentingan dalam cawe-cawe pemilu ini untuk meloloskan anaknya menjadi wakil presiden, kami yakin bapa bapak ibu ibu tahu semua sudah diatur, saya yakin bapak bapak ibu ibu semua tahu kisah sedih urusan Pilpres hari ini semua dikerahkan, ASN, kepala desa, camat lurah dikerahkan, untuk meloloskan anaknya sebagai wakil presiden, aje gila,” katanya seperti disampaikan dalam kenal you tobe detikcom.
Ia juga menyampaikan dalam waktu dekat akan mendatangi KPK untuk melaporkan Jokowi terkait bantuan sosial yang nilainya pantastis yang diberikan menjelang pelaksanaan pemilu. Yakni sebesar Rp 490 triliun, dua kali lipat dari anggaran untuk penanganan Covid 19.
Menurut Merry, anggaran itu perlu diusut, kemana uang itu, digunakan untuk apa, sehingga Jokowi jangan seenaknya menggunakan uang negara.
Mereka juga selain menuntut Sirekap agar diaudit forensik, juga menuntut agar harga beras, BBM, tarif listrik segera diturunkan dan sembako, khusunya beras agar tidak terjadi kelangkaan.(ads)
