JAKARTA, BIPOL.CO – Pemerintah tengah merancang Sistem Komunikasi Nasional Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (SISKOMNAS PMPB/PPDR). Sistem ini akan menjadi informasi kebencanaan bagi masyarakat dan jalur komunikasi bagi petugas penanganan bencana.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyiapkan dukungan untuk Sistem Public Protection and Disaster Relief (PPDR) dan penyebaran informasi bencana.
“Sistem eksisting yang digunakan yaitu Sistem Penyebaran Informasi Bencana, dan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112. Sementara yang akan dikembangkan SISKOMNAS PMPB akan terbagi menjadi tiga bagian yaitu Early Warning System (EWS) termasuk SMS Blast, Layanan Darurat 112, Sistem Komunikasi Radio,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Penanganan Karhutla 2024 yang berlangsung secara daring dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (14/03/2024).
Menteri Budi Arie menyatakan Sistem Penyebaran Informasi Bencana yang ada saat ini telah terintegrasi dengan BMKG, BNPB, KLHK, BPBD DKI Jakarta, dan PVMBG.
“Untuk diseminasi informasi peringatan dini kebencanaan dilakukan melalui SMS Blast sebagaimana telah dilakukan sejak Penanggulangan Karhutla 2023 dan pop-up informasi bencana di siaran LPP TVRI,” tuturnya.
Menkominfo menyatakan saat ini Nomor Panggilan Darurat 112 sudah menjadi bawaan standar panggilan kedaruratan di tiap gawai ponsel terdaftar di Indonesia dan bebas dari biaya panggilan. Menurutnya, layanan darurat ini dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah daerah.
“Sekitar 83 pemerintah daerah telah menyelenggarakan call centre 112. Selain itu, uji coba penyaluran informasi Early Warning System (EWS) di perangkat penerimaan Siaran TV Digital (STB) juga terus dilaksanakan,” jelasnya.
Dalam penanganan Karhutla, Menteri Budi Arie menyatakan telah menyiapkan komunikasi publik untuk mendiseminasi informasi mengenai dampak Karhutla. Secara khusus, Kementerian Kominfo menyiapkan strategi pemerintah dalam mitigasi dampak dan meningkatkan kesiapan serta ketahanan komunitas terhadap bencana.
“Kominfo siap memberikan dukungan dalam bentuk amplifikasi pesan antisipasi dan penanggulangan Karhutla melalui jejaring dan kanal komunikasi publik, seperti jejaring dinas kominfo daerah, Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), serta aktivasi berbagai kanal media mainstream, media sosial, dan media online,” tuturnya.***
