BIPOL.CO, BANDUNG – Anggota DPRD Kabupaten Bandung H Dadang Suryana mengaku, kalau fraksi PKS sejak pelantikan pintu tidak terkunci, selalu terbuka baik bagi anggota dewan maupun masyarakat Kabupaten Bandung.
“Saya hadir di sini siap memberikan pelayanan. Namun kesan pertama di pikiran saya tidak terlalu menggoda, manakala masuk ruang paripurna pada hari pertama ada sosialisasi BPJS, Taspen, BJB. Dan dibenak saya ada kekecewaan saat pelantikan karena undangan jam sembilan, baru dilaksanakan satu jam kemudian,” kata anggota dewan dari Fraksi PKS yang baru dilantik pada 26 Agustus 2024 ini sambil berseloroh, saat ditemui di Ruang Fraksi PKS, Kamis (12/9/2024).
Karena itu Ia berharap kepada anggota dewan untuk berkomitmen dengan kedisiplinan berkomitmen dengan waktu, dengan kinerja atau dengan hal hal terkait tugas dan fungsi sebagai anggota dewan. Karena mau tidak mau kepercayaan masyarakat sangat perlu ditingkatkan.
Mengenai pembentukan komisi, Dadang mengaku, untuk fraksi sudah mengusulkan pembentukkan di partai yang bisa saja pada waktu pembentukan komisi bisa berubah.
“Namun saya belum bisa menyampaikan komisi komisi mananya, nanti saja lihat pada waktunya, apa pun komisi yang akan kita tempatkan mari kita betul betul bekerja dengan baik sesuai tupoksinya di mana kita berada, seperti peribahasa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” kata anggota dewan yang berangkat dari Dapil II, meliputi Margaasih, Margahayu, Katapang, Dayeuhkolot ini.
Mengenai harapan masyarakat daerah pemilihannya di Marggaasih terhadap pembangunan, menurut Dadang, itu sah sah saja masyarakat punya harapan. Namun katanya, hakekatnya anggota dewan bukan untuk perwakilan masyarakat Marggaasih saja, karena anggota dewan diutus, dipilih, diamanahkan, hakekat kerja dan tugasnya untuk dapil II dan lebih luasnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung.
Mengenai berbagai persoalan di Kabupaten Bandung, baik banjir atau sampah dan lainnya, ucap Dadang, hal itu meski diperjuangkan oleh anggota dewan.
“Di Kabupaten Bandung itu kaitan pendidikan banyak masalah, kaitan kesehatan pun banyak masalah, kaitan lingkungan sama itu banyak masalah, kaitan banjir, kaitan sampah, ini menjadi lokus dan fokus kerja kita, minimal bisa memperbaiki, meningkatkan, bisa mengurangi,” ujarnya.
Jadi, tutur Dadang, penanganan banjir, masalah lingkungan, maslah sampah, masalah kesehatan tidak bisa dibebankan pada pemerintah saja, tapi penangananya perlu ada satu koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak. Baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda bersama sama memikirkan hal itu.
“Seperti contoh masalah sampah, bisa lihat sampah di pinggir jalan meski sudah dibersihkan esokonya dipenuhi lagi, di pinggir yang bukan tempat pembuangan sampah orang seenaknya buang sampah, karena itu harus betul-betul jadi program kita semua, terutama mengedukasi masyarakat. Yang memproduksi sampah siapa, masyarakat kan, masyarakat yang harus betul betul bertanggungjawab,” katanya.
Dadang mencontohkan, masalah sampah kalau diberangkatkan dari rumah rumah, misalnya asumsinya perorang bisa memproduksi sampah 4 ons per hari, kalau satu rumah ada empat atau lima orang kali 4 ons bisa memproduksi sampah 2 kilo gram per hari.
“Kalau sampah dikelola dimulai dari rumah tangga sebanyak 2 kg per hari masa tidak mampu, yang perlu dibakar dibakar, perlu dipilih dipilah, hanya saja mengedukasi masyarakatnya yang susah. Ini perlu bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat bisa menerangkan masalah sampah,” ungkap Dadang.(Ads)
