SUKABUMI,bipol.co – Naiknya tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 di Kota Sukabumi, tidak terlepas peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendorong peningkatan pelayanan pembuatan KK dan KTP.
Sebab dalam praktiknya, KTP merupakan salah satu syarat untuk memperoleh surat suara dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS.
“Kami beserta KPU sejak awal sudah mendorong masyarakat melalui sosialisasi untuk membuat KTP atau surat keterangan supaya dapat menyalurkan suaranya pada Hari H Pemilu,” kata Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar Ihfan saat dihubungi wartawan, Sabtu (20/4/2019).
Seperti diberitakan sebelumnya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kota Sukabumi naik cukup drastis dibandingkan tingkat partisipasi pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak Tahun 2018 yang lalu.
Menurut Asisten Sekda Kota Sukabumi Bidang Pemerintahan, H. Andri Setiawan selaku Ketua Desk Pemilu Kota Sukabumi, kenaikan tingkat partisipasi diamaksud mencapai sekitar 7 persen.
Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi tahun lalu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 78 persen, sedangkan pada Pemilu tahun ini mencapai 85 persen. Rincian dari besaran tingkat partisipasi dapat diumumkan ke masyarakat ketika seluruh proses penghitungan hasil Pemilu di Kota Sukabumi telah selesai.
“Kami telah berkomitmen untuk membantu KPU dalam mensukseskan Pemilu 2019. Kantor kami membuka pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di hari libur sampai menjelang Hari H Pemilu 2019,” kata Iskandar.
Sebelum hari pemungutan suara tiba, Disdukcapil Kota Sukabumi terus mengimbau warga yang berusia 17 tahun pada hari H Pemilu untuk memanfaatkan pelayanan perekaman data KTP. Iskandar juga memerintahkan jajarannya untuk tetap membuka pelayanan pembuatan KTP elektronik pada Hari H pencoblosan.
“Masyarakat sangat antusias menggunakan layanan yang dibuka oleh jajaran kami pada hari libur dan Hari H Pemilu. Hal ini berkat sosialisasi oleh aparatur pemerintah di wilayah termasuk media, baik cetak, elektronik, maupun online,” ujarnya.**
Reporter : Firdaus
Editor : Herry Febriyanto
