Soal PPDB, Komisi Informasi Nilai Disdik Jabar Kurang Responsif

- Editor

Selasa, 18 Juni 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi

ilustrasi

BANDUNG,bipol.co – Komisi Informasi Jawa Barat menilai Dinas Pendidikan kurang responsif memberikan informasi terbaru ke masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Akibatnya, masih ditemukan masyarakat yang kebingungan terhadap informasi.

“Menurut saya, sosialisasi yang disampaikan Dinas Pendidikan belum sampai ke masyarakat maupun sekolah secara merata,” kata Satriana, Selasa (18/06/2019).

Membeludaknya masyarakat yang melakukan pendaftaran di hari pertama, dilihat Satriana sebagai salah satu indikator kurangnya pemahaman yang didapat oleh masyarakat.

“Saya juga mendapat laporan serupa dari beberapa kota seperti Depok, Karawang, dan Cirebon. Memang masih kondisinya tidak banyak berubah dimana para orang tua masih menganggap bahwa waktu pendaftaran itu menjadi salah satu tolak ukur seleksi sehingga mereka berupaya secepatnya sepagi mungkin melakukan pendaftaran,” paparnya.

Satriana menilai Dinas Pendidikan kurang responsif dalam memberikan informasi-informasi terbaru kepada masyarakat. Dia berpandangan Disdik kurang memaksimalkan media sosial yang tersedia.

“Ketika (Masyarakat) ke lapangan ada kondisi yang mungkin tidak mereka pahami, mereka juga tidak selalu punya tempat untuk bertanya. Ini kelihatannya yang belum di manfaatkan optimal oleh dinas pendidikan Jawa Barat. Saya memantau media sosial resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat, segi komunikasi dan informasi ini masih kurang cepat dibandingkan misalnya Saya membandingkan twitter yang dimiliki Dinas Pendidikan Jakarta,” tegasnya.

“Jadi seharusnya Disdik lebih aktif dan interaktif di medsos untuk keluhan dan aduan, serta medsos juga bisa diketahui saat ini juga, berbeda dengan email atau surat itu responnya lama tapi dgn medsos ada interaktif yg bisadikonfrimasi secara langsung,” tambah Satriana.

Satriana berharap, PPDB dengan sistem zonasi dapat berjalan lebih baik dan maksimal di tahun depan. “Seharusnya sudah 3 tahun zonasi ini berlaku dan sudah ada perencanaan dibawah gubernur baru. Maka seharusnya minimal tahun depan hal-hal seperti ini jangan terulang, minimal untuk kenyamanan pendaftaran,” tandasnya.**

Reporter : Rahmat Kurniawan
Editor : Herry Febriyanto

Berita Terkait

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji
Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024
Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali
Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air
Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer
Qari Asal NTB Ini Kembali Raih Juara 1 MTQ Internasional
Menag Serukan Perjuangan Kolektif Bela Hak Palestina
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 20:46 WIB

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji

Jumat, 29 November 2024 - 20:08 WIB

Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024

Senin, 25 November 2024 - 19:40 WIB

Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali

Senin, 25 November 2024 - 14:24 WIB

Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air

Minggu, 24 November 2024 - 18:24 WIB

Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB