Bima Arya Minta Tiga Siswa SMA Didiskualifikasi

- Editor

Selasa, 2 Juli 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR.bipol.co – Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta agar tiga siswa SMA yang diduga memanipulasi data domisili Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi agar didiskualifikasi.

Bima mengatakan, ia bersama dewan pendidikan, dinas dan para Camat akan terus menelusuri nama-nama siswa yang terindikasi melakukan kecurangan serupa. Termasuk keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kasus tersebut.

“Kami menemukan nama-nama yang terbukti memanipulasi domisili. Ketiga nama ini akan direkomendasikan kepada Dinas Provinsi Jawa Barat untuk didiskualifikasi. Kalau ada nama-nama yang kemudian masuk dan terbukti memanipulasi akan kita sampaikan untuk didiskualifikasi,” kata Bima di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019).

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak memiliki kewenangan dalam sistem penerimaan siswa baru di tingkat SMA. Kewenangan itu langsung berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu ia meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk menyerahkan daftar ketiga nama siswa yang diduga melakukan kecurangan itu ke Dinas Pendidikan Jawa Barat. “Kami minta ke Pak Kadis, sementara tiga nama dulu diserahkan. Masalah kemudian responnya bagaimana itu tergantung SMA nya,” kata Bima.

Situasi ini kata dia, sudah cukup untuk merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar sistem zonasi ini dievaluasi. Pertama, tidak sesuai dengan target untuk membangun asas keadilan dalam hal kualitas pendidikan. “Yang tercipta mungkin sebaliknya, kualitas lembaga pendidikan tersebut lah yang justru menurun,” ujarnya.

Kedua, menciptakan budaya instan dari anak-anak yang kemudian malas untuk berusaha. Mereka lebih mengejar lobi-lobi instan dan memanipulasi data domisili di sekitar sekolah yang diinginkan.

Bima mengatakan, akan membawa masalah ini di forum APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) di Semarang agar bisa diperjuangkan untuk menjadi suara dari para Wali Kota karena ini berdampak luas sekali kepada generasi muda di Indonesia. Selain itu dirinya juga akan menawarkan formula yang lebih baik.

“Untuk zonasi ini nanti lah secara bertahap. Pada fase ini bobotnya harus besar pada kompetensi. Setelah itu baru kemudian proporsina siperhatikan,” katanya. (rls)

Editor  Deden .GP

Berita Terkait

Cegah Inflasi, Pemkab Bandung Barat Selenggarakan Gerakan Pangan Murah
Kirmir Jebol TPU Cikutra, Pemkot Bandung Relokasi 19 Makam
Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Jeje – Asep Ismail Terpilih, Harapan Baru untuk Bandung Barat yang Lebih Maju
Menengok Jalan di Kawasan Alun-alun Kota Cimahi Usai Dilakukan Penataan
Peringati HUT Ke-53 KORPRI, Sekda Indramayu Pimpin Ziarah Ke Taman Makam Pahlawan
Telan Rp10 Miliar, Gedung Setda Kabupaten Bandung yang Baru Diresmikan
BENCANA BANJIR Bey Machmudin Tinjau Solokanjeruk dan Dayeuhkolot Tanggul sungai jebol
Tag :

Berita Terkait

Senin, 2 Desember 2024 - 15:36 WIB

Cegah Inflasi, Pemkab Bandung Barat Selenggarakan Gerakan Pangan Murah

Sabtu, 30 November 2024 - 10:22 WIB

Kirmir Jebol TPU Cikutra, Pemkot Bandung Relokasi 19 Makam

Sabtu, 30 November 2024 - 07:49 WIB

Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Sabtu, 30 November 2024 - 06:49 WIB

Jeje – Asep Ismail Terpilih, Harapan Baru untuk Bandung Barat yang Lebih Maju

Jumat, 29 November 2024 - 20:24 WIB

Menengok Jalan di Kawasan Alun-alun Kota Cimahi Usai Dilakukan Penataan

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB