Pilkades di Cianjur Masih Manual

- Editor

Jumat, 9 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi kotak suara. (Ant)

Ilustrasi kotak suara. (Ant)

CIANJUR,bipol.co – Pilkades serentak di Kabupaten Cianjur akan digelar di 248 desa pada Februari 2020. Pelaksanaannya masih manual yakni menggunakan kertas suara, belum dilaksanakan secara digital seperti di beberapa daerah lain di Indonesia.

“Kita masih manual. Masih menggunakan kertas suara. Tapi mungkin ke depan kita laksanakan (E-Pilkades),” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial, Jumat (9/8/2019).

Secara teknis, kata dia, di setiap desa nanti akan diatur tempat pemungutan suara. Artinya, Pilkades sekarang tidak lagi terpusat pelaksanaannya di satu titik.

“Minimal 3 TPS di satu desa yang melaksanakan Pilkades. Jadi bisa 5 (TPS), bisa 7 (TPS), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desanya,” imbuh Danial.

Berkaitan dengan jumlah calon yang akan mencalonkan diri pada Pilkades, tuturnya, aturan mensyaratkan minimal dua orang. Jika hanya terdapat 1 orang calon, maka Panitia Pilkades berhak membuka kembali pendaftaran.

“Minimal calon itu dua orang. Makanya, ketika hanya terdapat satu calon, harus dibuka lagi pendaftaran. Kalau masih saja setelah dibuka kembali pendaftaran terdapat 1 orang calon, maka akan diikutsertakan pada Pilkades berikutnya,” terang Danial.

Tujuan dilaksanakannya pemungutan   suara berbasis TPS, sebut dia, didasari pertimbangan di antaranya untuk menjaring aspirasi pemilih lebih banyak, menghindari mobilisasi massa, serta menghindari permasalahan seandainya terjadi perolehan suara secara draw (seri).

“Kalau draw lebih dari 3 TPS, itu tidak usah diulang. Nanti dilihat dari sebaran mana tertingginya,” tegas Danial.

Pelaksanaan Pilkades harus didanai APBD kabupaten. Pemkab Cianjur memberikan bantuan per desa masing-masing sebesar Rp20 juta ditambah jumlah DPT dikali Rp5 ribu.

“Pilkades itu harus didanai APBD, bukan dari APBDes. Kami masih menunggu perda terbaru. Jadi masing-masing desa tidak terlihat jomplang. Nilai bantuannya hampir merata. Jadi (DPT) yang kecil dan besar tidak terlalu jauh (nilai bantuan) dari APBD karena semua sudah mendapatkan Rp20 juta ditambah bantuan per hak pilih Rp5 ribu,” pungkasnya. **

Reporter : Andi
Editor : Herry Febriyanto

Berita Terkait

KPU Jabar dan Kabupaten Bandung Touring Demokrasi Road to 27 November 2024
Kadin Kab.Bandung Barat Selenggarakan Dialog Terbuka Calon Bupati-Wakil Bupati
Bakesbangpol Kabupaten Bandung Ajak Ormas dan LSM Sukseskan Pilkada Damai, Masyarakat Tidak Golput
KPU Kabupaten Bandung Lakukan Bimtek Terhadap 314 Anggota PPK
Gun Gun Gunawan Minta Masyarakat Jangan Ragu untuk Melaporkan bila Terjadi Pelanggaran Pilkada
Melalui PAW, Agus Setiawan Resmi jadi Anggota DPRD Kabupaten Bandung Gantikan Gun Gun Gunawan
Legislator NasDem Imam Soetanto Harap Paslon Terpilih Perhatikan Generasi Muda untuk Berkarya
Atas Perintah Ketum, Agus Yasmin Tegaskan Kader NasDem Harus Menangkan Ilham Habibi dan Kang DS

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 08:28 WIB

KPU Jabar dan Kabupaten Bandung Touring Demokrasi Road to 27 November 2024

Kamis, 14 November 2024 - 13:41 WIB

Kadin Kab.Bandung Barat Selenggarakan Dialog Terbuka Calon Bupati-Wakil Bupati

Rabu, 13 November 2024 - 19:57 WIB

Bakesbangpol Kabupaten Bandung Ajak Ormas dan LSM Sukseskan Pilkada Damai, Masyarakat Tidak Golput

Selasa, 12 November 2024 - 20:23 WIB

KPU Kabupaten Bandung Lakukan Bimtek Terhadap 314 Anggota PPK

Senin, 11 November 2024 - 14:04 WIB

Gun Gun Gunawan Minta Masyarakat Jangan Ragu untuk Melaporkan bila Terjadi Pelanggaran Pilkada

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

NASIONAL

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Sabtu, 16 Nov 2024 - 14:54 WIB