BALI, bipol.co – Muktamar V PKB melahirkan Deklarasi Bali berisikan sembilan poin, salah satunya komitmen menjaga, mengawal, dan mengokohkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila dan NKRI adalah final. Tidak ada dan tidak boleh ada ideologi yang menentang eksistensi ideologi Pancasila, di Indonesia tidak ada tempat bagi kelompok yang akan mengoyak NKRI,” kata Ketua DPC Kabupaten Lanny Jaya, Thenius Murib saat membacakan Deklarasi Bali saat penutupan Muktamar V PKB, di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).
Poin kedua menurut dia, kemanusiaan global, mendorong dan turut mempromosikan Islam Nusantara dalam kehidupan global sebagai solusi atas berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan global atas nama agama.
Dia mengatakan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar untuk untuk mengkampanyekan moderasi Islam dalam memperbaiki peradaban dan menciptakan tata dunia yang damai.
“Ketiga, keberpihakan, bekerja total dan mengabdikan seluruh agenda politiknya untuk melayani, memfasilitasi dan membela kaum yang lemah dan terpinggirkan akibat sistem dan kebijakan yang tidak adil dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Thenius menjelaskan poin keempat, menuntaskan kaderisasi politik di semua lapisan masyarakat untuk memastikan terjadinya estafet dan regenerasi kepemimpinan politik yang dijiwai nilai-nilai kebangsaan, keagamaan dan kemanusiaan.
Dia mengatakan, konsolidasi demokrasi dan pelembagaan politik Indonesia menjadi agenda yang harus terus dilakukan dan harus ditopang partai yang kuat dan mengakar serta memiliki basis sosial yang militan, ideologis dan dedikatif.
“Kelima, melanjutkan dan memperkuat khidmat kepada NU dan warga nahdliyin khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia, ekonomi mikro, kecil dan menengah,” katanya.
Poin keenam, menurut dia mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan menggerakan inovasi di kalangan kaum muda dan generasi milenial agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain sekaligus berkontribusi bagi pembangunan nasional dan kemajuan bangsa.
Ketujuh menurut dia, demokrasi inklusif, mentransformasikan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang inklusif.
“Demokrasi yang menjadi alat untuk mengikis ketimpangan dan kemiskinan, demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapat akses yang sama atas kemajuan ekonomi dan politik secara adil termasuk untuk masyarakat marginal, kaum mustadz’afin perempuan dan anak,” katanya.
Poin kedelapan, mewujudkan kedaulatan desa dengan mengawal dan terus memperkuat desa sebagai pilar kebudayaan bangsa dan perekonomian nasional.
Dia menjelaskan kedaulatan desa harus terus diperkuat bukan saja karena desa menjadi basis sosial utama PKB, melainkan karena kesadaran bahwa desa adalah ruang hidup yang sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi kerakyatan, terawatnya kearifan Nusantara dan tumbuhnya nasionalisme.
Kesembilan menurut dia, politik hijau, meneguhkan PKB sebagai “green party” dengan mempromosikan politik yang berperspektif lingkungan sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis pada nilai-nilai rahmatan lil alamin.
Komitmen itu menurut dia ditujukan untuk memastikan agar pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan generasi kini dan mendatang.(ant)
Editor: Ude D Gunadi
