BANDUNG, bipol.co – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, seolah-olah latah mengikuti pemerintah pusat yang memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan mewacanakan pemindahan ibukota Jawa Barat dari Bandung ke wilayah lainnya. Wacana tersebut, tentunya mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan.
Salah satunya adalah Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi, yang menilai Kota Bandung masih layak menjadi ibukota provinsi. Untuk itu, wacana tersebut harus dikaji kembali dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, yakni geopolitik, ekonomi, geografis, dan sebagainya.
“Bandung itu di tengah, ke Sukabumi atau Cirebon sama jauhnya. Kalau digeser ke Patimban, Majalengka, atau Cirebon justru malah makin jauh yang lain. Saya kira perlu kajian lebih serius, dan tidak terlalu urgent, berbeda dalam konteks nasional,” paparnya melalui sambungan telepon, Kamis (29/08/2019).
Dijelaskannya, kajian-kajian yang bersifat urgensi harus menjadi pijakan untuk dijadikan legalitas politik dan hukum sebelum menyatakan Bandung sudah tidak layak menjadi ibukota, sehingga Muradi menyarankan agar Ridwan Kamil lebih fokus memeratakan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
“Infrastruktur itu yang saya kira penting, seperti parkir, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Itu semua perlu dilakukan dalam tahapan yang sifatnya maksimal, baru kemudian kita bicara perpindahan,” imbuhnya.
Berdasarkan pengalaman dirinya yang kerap menetap di Jakarta, Muradi menyebut kondisi Bandung memiliki karakteristik yang berbeda. Menurutnya, Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya dinilai sebagai kota yang sedang mengalami kejenuhan dan sudah tidak bisa dikembangkan.
“Beda karakternya, Jakarta memang sudah jenuh betul, memang sudah enggak bisa diolah lagi. Itu yang saya kira perlu Kang Emil kaji. Jangan ngambil momentum nasional pindah, Jabar juga pindah. Nanti diketawain orang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berencana memindahkan ibukota Jawa Barat dari Kota Bandung. Terdapat tiga wilayah yang telah diproyeksikan akan menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat di masa depan.
Tiga wilayah tersebut dalam waktu mendatang memang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi baru. Sebut saja Tegalluar (Kabupaten Bandung) dan Walini (Kabupaten Bandung Barat) yang akan dilalui Kereta Cepat Bandung-Jakarta.
Selain itu, ada Kertajati yang diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Majalengka). Terlebih dengan adanya Bandara Kertajati atau pengembangan Aerocity dan cukup dekat dengan Pelabuhan Patimban.**
Reporter: Iman Mulyono
Editor: Hariyawan
