BANDUNG, bipol.co – Beragam tanggapan muncul atas rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Salah satunya dari Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Daerah Bandung, Ahmad Jundi Khalifatullah, yang menolak pemindahan ibu kota baru tersebut.
Menurutnya, pemindahan Ibu kota tersebut dinilai tidak ada kajian yang mendalam dalam pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo menghentikan rencana pemindahan Ibu kota.
“Paling tidak 3 hal yang jadi alasan KAMMI Bandung menolak pemindahan ibukota, mulai dari tidak adanya publikasi kajian dari pemerintah, tidak adanya dasar hukum dalam memindahkan ibukota, serta pemindahan ibukota ini tidak masuk dalam visi misi Jokowi,” ujarnya di Bandung, Jumat (30/08/2019).
KAMMI menilai Joko Widodo sudah keluar dari visi dan misi dari yang telah di diutarakan pada saat menjadi Presiden Indonesia.
“KAMMI Bandung menilai bahwa apa yang dilakukan oleh presiden ini sudah keluar dari jalur visi misi presiden sendiri, dan presiden jangan hanya cari sensasi,” tegas Jundi.
Hal senada diutarakan Kepala Departemen Kebijakan Publik PD KAMMI Bandung, Fauzan. Menurutnya, pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Jokowi saat ini tidak memiliki konsep bernegara.
“Memindahkan Ibu Kota Negara itu tidak sesederhana memindahkan rumah , jadi harus jelas konsep, starategi ,kajiannya dan skala prioritas pembangunan. Sampai sekarang publik belum mengetahui kajiannya. Jadi pemerintah ini seperti tidak punya konsep dalam bernegara,” tegas Fauzan **
Reporter : Abdul Basir
Editor: Hariyawan
