BANDUNG,bipol.co – Meski beragam terobosan sudah dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mempunyai banyak pekerjaan rumah (PR). Contohnya penerapan Birokrasi Dinamis.
Pemprov Jabar harus menginventarisir peraturan dan regulasi yang dinilai merugikan masyarakat. Kemudian, harmonisasi peraturan juga perlu dilakukan agar pembangunan tidak terhambat.
Penting pula mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas pembangunan sebagai katalisator penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Deretan PR itu belum termasuk re-organisasi dan reformasi remunerasi dan penggajian. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 50 juta jiwa, pola pembangunan tidak dapat dilakukan secara biasa-biasa saja. Mesti ada inovasi dan kolaborasi.
Memastikan kesejahteraan penduduk sebanyak itu tentu bukan perkara mudah. Namun, Pemprov Jabar telah menggagas beragam terobosan, inovasi, dan kolaborasi, untuk menyelesaikannya. Hanya saja, Pemdaprov Jabar perlu waktu untuk menuai apa yang telah dilakukan.
Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, apa yang telah dilakukan Pemprov Jabar dalam satu tahun belakan akan dirasakan semua lapisan masyarakat pada tahun ketiga masa kepemimpinannya atau pada 2021.
“Kami baru bisa menuai apa yang sekarang dikerjakan, nanti dua tahun lagi. Gagasan dan terobosan baru kami tanam, nanti kita tuai bersama-sama,” ucapnya.(rls)
Editor : Herry Febriyanto
