Ketimpangan Impor Pangan Masih Besar

- Editor

Sabtu, 21 September 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amien menjadi pembicara utama dalam diskusi ketahanan pangan oleh Inkubasi bisnis Syariah MUI di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).  (ant)

Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amien menjadi pembicara utama dalam diskusi ketahanan pangan oleh Inkubasi bisnis Syariah MUI di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).  (ant)

JAKARTA.bipol.co- Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amien menyebutkan bahwa ketimpangan impor pangan di Indonesia masih besar dibandingkan kebutuhan.

“Kita harus membangun arus bawah ekonomi, sebab ketimpangan impor pangan di Indonesia masih terjadi,” kata Ma’ruf Amien dalam diskusi ketahanan pangan di Jakarta, Sabtu(21/9/2019)

Menurut Ma’ruf selama ini pembangunan banyak dilakukan pada arus atas sehingga terjadi konglomerasi. Seharusnya diharapkan aliran ekonomi akan merembet untuk kalangan bawah, namun praktiknya hal tersebut urung terjadi.

“Pembangunan ekonomi arus atas diharapkan menetes ke bawah, namun belum terjadi secara maksimal, makanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menginisiasi inkubasi bisnis berbasis syariah untuk menguatkan arus bawah,” kata Ma’ruf.

Ia banyak menyoroti pada sektor pertanian, di mana Indonesia memiliki keunggulan pada sektor tersebut. Lahan dan kualitas tanah Nusantara sudah layak untuk ditanami berbagai jenis komoditas, tetapi kuantitas menunjukkan angka berbeda.

Sektor pertanian mulai jagung, hingga kopi yang harusnya tersedia banyak di Indonesia, pada kenyataannya masih membutuhkan banyak impor.

Melihat neraca perdagangan ekspor impor komoditas pangan pada semester pertama 2019 hanya senilai Rp170 miliar, merupakan peringkat ke-29 negara, sedangkan nilai impor komoditas pangan pada semester pertama 2019 justru senilai Rp35,5 triliun.

Hal ini dinilai sangat timpang, karena hampir 100 persen kebutuhan pangan dalam negeri dicukupi dengan komoditas impor. Berangkat dari kenyataan tersebut, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencanangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) telah diresmikan langsung oleh Ma’ruf Amien untuk menjawab permasalahan kedaulatan pangan yang masih sulit tercapai. (ant)

Editor  Deden .GP

Berita Terkait

Dedikasi pada Keterbukaan Informasi, bank bjb Raih Penghargaan KIP 2024
bank bjb Tawarkan SBN Ritel ST013 dengan Imbal Hasil Hingga 6.50%
Dukung Pengembangan Ekonomi Daerah, bank bjb Perluas Kolaborasi dengan BP Rebana 
Mau Ekspansi Usaha, Ajukan Saja Kredit Modal Kerja Kontrak ke bank bjb
Rakor Bersama Kemendageri dan Kemenaker, Pemkab Bandung Mitigasi Deteksi Dini Isu Gejolak PHK Secara Masif
Perumda Tirta Raharja Raih Penghargaan Bergengsi Leadership Commitment dari PBB
Q3 bank bjb Catat Laba Kondsolidasi Rp1,7 Triliun
Pemerintah Komitmen Jaga Kelangsungan Industri Tekstil Dalam Negeri

Berita Terkait

Kamis, 14 November 2024 - 20:44 WIB

Dedikasi pada Keterbukaan Informasi, bank bjb Raih Penghargaan KIP 2024

Kamis, 14 November 2024 - 09:54 WIB

bank bjb Tawarkan SBN Ritel ST013 dengan Imbal Hasil Hingga 6.50%

Minggu, 10 November 2024 - 16:26 WIB

Dukung Pengembangan Ekonomi Daerah, bank bjb Perluas Kolaborasi dengan BP Rebana 

Kamis, 7 November 2024 - 21:12 WIB

Mau Ekspansi Usaha, Ajukan Saja Kredit Modal Kerja Kontrak ke bank bjb

Kamis, 31 Oktober 2024 - 17:25 WIB

Rakor Bersama Kemendageri dan Kemenaker, Pemkab Bandung Mitigasi Deteksi Dini Isu Gejolak PHK Secara Masif

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

NASIONAL

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Sabtu, 16 Nov 2024 - 14:54 WIB