BANDUNG.bipol.co -Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap banyak memasukkan program siluman ke dalam rencana kerja 2019 ini.
Selain karena tiba-tiba muncul dan tidak pernah dibahas terlebih dahulu bersama pihak-pihak terkait, saat ini program itupun banyak yang tidak berjalan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, menyoroti perihal banyaknya program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang muncul tiba-tiba karena tidak melalui pembahasan dengan pihaknya.
” Sebagai contoh, menyayangkan tiba-tiba munculnya penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok pada tahun ini,” paparnya.
DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya tidak pernah membahas proyek yang menelan biaya Rp30 miliar tersebut.
“Ini sangat gila, ada penataan situ, tidak pernah diajukan OPD, enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun sekarang,” kata Asep di Bandung, Rabu (9/10/2019).
Selain tak pernah dibahas, Asep pun menyayangkan revitalisasi situ tersebut karena kewenangannya bukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut dia, penataan daerah aliran sungai tersebut berada di pemerintah pusat sehingga akan menyalahi aturan jika menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat.
“Itu bukan kewenangan kita, lho. Kalimalang, itu kan pusat kewenangannya,” kata dia.
Reporter : Arif Pratama
Editor : Deden .GP
