“Pleno malam tadi tidak ada keputusan apapun terkait materi Munas dan laporan pertanggungjawaban keuangan partai. Semuanya dikembalikan kepada Panitia Munas,” ujar Sirajuddin dalam keterangan di Jakarta, Kamis (28/11).
Menurutnya, rapat pleno tidak berjalan sesuai dengan harapan, melainkan justru menjauhkan Partai Golkar dari proses berorganisasi yang sehat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi.
“Partai Golkar kehilangan itu, sehingga memutuskan draf materi Munas saja tidak bisa diputuskan,” ujar dia.
Hal ini, kata dia, membawa konsekuensi bahwa Munas tidak memiliki materi yang akan dibahas. Sehingga menurut dia, Munas Partai Golkar tanggal 3-6 Desember 2019 tidak memiliki dasar yang kuat.
“Munas terancam gagal karena tidak ada materi yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar, mengingat waktu Munas tinggal hitungan hari lagi,” kata dia.
Jika hal ini terus dipaksakan, kata dia, Munas Partai Golkar bisa berdampak pada rendahnya legitimasi.
Dia khawatir kalau hal ini dibiarkan terus, maka Partai Golkar akan terus mengalami kemunduran ke depan.
“Kegagalan yang terus dilakukan oleh pengurus pusat di bawah kepemimpinan Airlangga harus segera diakhiri,” kata mantan Sekjen DPP KNPI ini. (ant)