BANDUNG, bipol.co — Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun di kantor BPK RI Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Jumat (27/12/2019).
Dalam acara tersebut, Uu menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar terus mengakselerasi pembangunan di bidang pendidikan. Salah satunya dengan menggulirkan program Gratis Iuran Bulanan. Program itu berlaku di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar.
Pemda Provinsi Jabar juga memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB Swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA).
“Pendidikan adalah citra bangsa, kalau pendidikan bagus IPM, ekonomi, dan lain- lain indikator akan meningkat,” Kata Uu.
“Kami fokus dalam dunia pendidikan. Termasuk pendidikan karakter, karena ingin Jabar Juara Lahir Batin,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, menyatakan pendidikan merupakan investasi masa depan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendukung upaya Pemda Provinsi Jabar dalam memajukan pendidikan Tanah Pasundan.
“Pendidikan harus kita kejar, karena visi misi pemerintah saat ini adalah memajukan Sumber Daya Manusia,” ucap Ineu.
Sedangkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar, Arman Syifa, mengatakan pemeriksaan LHP terkait dengan urusan pendidikan merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang pendidikan.
“Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun,” kata Arman.
Dalam LHP, menurut Arman, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemda Provinsi Jabar. Pertama, usulan penambahan jumlah pengawas, kepala sekolah, dan guru, sesuai pemetaan bidang GTK.
Rekomendasi ke dua, menganggarkan program penguatan program penguatan implementasi kurikulum 2013 untuk seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik. Kemudian menginstruksikan TPMP Provinsi untuk lebih optimal dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan.
“Pendidikan ini bagian tanggung jawab kami terhadap tercapainya tujuan bernegara. Alhamdulillah sudah kami laksanakan. Hasilnya kami serahkan tadi. Prinsipnya, kita mengefektifkan pemeriksaan yang sifatnya kinerja,” kata Arman.*
Editor: Hariyawan
