BANDUNG BARAT, bipol.co – Tahun ke tahun jumlah perumahan semakin meningkat diberbagai daerah yang dikembangkan oleh pengembang.
Bahkan, perumahan pun sekarang sebagai salah satu alternatif hunian masyarakat yang layak, karena perumahan sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Seperti di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sampai saat ini sudah banyak perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang.
“Dari jumlah tersebut sudah ada beberapa Prasaran, Sarana, dan Utilitas perumahan yang menyerahkan ke Pemerintah,” Ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman KBB, Adang Rahmat, Jumat (10/9/2020).
Menurutnya, dari tahun 2007 sampai 2019 Prasarana, Saran, dan Utilitas perumahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat baru ada 8 perusahan dari 6 perumahan yang telah menyerahkan ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Diantaranya, Perumahan Pataruman 1 (PT. Kreasi Prima Nusantara), Perumahan Pataruman 2 (PT. Kreasi Prima Nusantara), Perumahan Puri Indah Lestari (PT. Dimensi Puri Lestari), Perumahan Kota Baru Parahyangan (PT. Bela Putra Intiland), Perumahan Permata Cimahi ( PT. Abadi Mukti), Perumahan Alam Sanggar Indah (PT. Multi Sanggar Utama), Perumahan Kota Baru Parahyangan (PT. Bela Parahyangan Inpesindo), Perumahan Kota Baru Parahyangan (PT. Bela Putra Intiland).
Dari data yang ada, sebut Adang, tahun 2007 sampai 2017 ada tiga perumahan dari empat perusahaan yang menyerahkan asetnya ke pemerintah. Sedangkan di tahun 2019 ada tiga perumahan dari empat perusahaan yang telah menyerahkan asetnya ke pemerintah.
“Namun ada dua perusahan di perumahan Kota Baru Parahyangan sudah siap diserahkan tinggal proses penandatangan bupati dengan pihak pengembang,” jelas Adang.
Menurutnya sejak berdirinya Dinas Perkim di tahun 2017 penyerahan jumlah perumahan ke pemerintah ada peningkatan, dalam satu tahun 2019 saja ada tiga perumahan dari empat perusahaan yang menyerahkan asetnya.
Tetapi, itu masih sedikit kalau dilihat dari jumlah perumahan yang ada di KBB. Namun pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi kepada pihak pengembang tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2013 tentang penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
“Alhamdulillah di tahun 2019 ada tiga perumahan dari empat perusahaan yang telah menyerahkan ke pihak pemerintah” ujarnya
Kepala Bidang Prasaran Sarana dan Utilitas Perumahan Siti, menambahkan, tahun ini ada lima perumahan yang menjadi target bisa menyerahkan perumahannya dari pengembang ke pemerintah.
Tetapi, dari selama sosialisasi dilapangan diperkirakan akan lebih dari lima perumahan, itu dikarenakan, adanya pergerakan dari pihak pengembang untuk menyerahkan secara sendiri asetnya.
“Itu salah satu dampak positif dari sosialisasi yang sering kita lakukan dari 2018,” jelas Azizah.
Reporter Bukhori
Editor Deden .GP
