Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan, Istana: Ini Evakuasi Kemanusiaan

- Editor

Sabtu, 1 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Natuna menolak wilayahnya menjadi tempat observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.* ist.

Warga Natuna menolak wilayahnya menjadi tempat observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.* ist.

JAKARTA, bipol.co – Warga Natuna, Kepulauan Riau, menggelar demonstrasi menolak wilayahnya menjadi lokasi observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China. Pihak Istana meminta warga memaklumi evakuasi ini merupakan tugas kemanusiaan.

“Jadi jaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui Menlu tadi pagi itu menurut aku mestinya bisa menenangkan masyarakat. Selain itu, bisa kan keinginan untuk membawa pulang ini bukan saja keinginan dari Presiden, bukan dari keinginan pemerintah, tapi keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia. Karena melihat ini suatu evakuasi kemanusiaan. Jadi kami mengimbau, mari kita bersama-sama bahu-membahu melewati masa-masa yang sulit ini,” kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, kepada wartawan, Sabtu (1/2/2020).

Fadjroel mengatakan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sudah memberikan jaminan mengenai proses observasi WNI di Natuna. Ada standar pemeriksaan sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang diberlakukan.

“Transit WNI di Natuna itu di-handle oleh TNI, di rumah sakit militer. Kemudian yang kedua, lokasi transitnya jauh dari penduduk dan memenuhi standar dari WHO. Kemudian dipastikan bahwa WNI yang pulang itu sehat semua dan kesehatannya itu terus dipantau. Artinya, jaminan itu diberikan oleh pemerintah melalui Menlu Retno Marsudi,” ujar dia.

Menurut Fadjroel, proses evakuasi WNI dari Wuhan ini dilakukan pemerintah dengan merujuk Inpres Nomor 4 Tahun 2019. Penanganan langsung di bawah Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Polhukam Mahfud Md.

“Semua pihak kementerian, bahkan sampai gubernur, wali kota, kabupaten, di mana akan dilakukan karantina, itu semua di bawah satu koordinasi,” tuturnya.

Terkait adanya penolakan dari Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Ngesti Yuni Suprapti, Fadjroel mengatakan Mendagri Tito Karnavian akan memberikan penjelasan kepada Ngesti. Fadjroel berharap semua pihak bisa mendukung proses evakuasi ini.

“Itu yang akan diselesaikan oleh pihak kemenko dan kementerian terkait itu. Mudah-mudahan ini segera, kan di dalam Inpres juga termasuk ada Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan segera ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dapat memberikan penjelasan yang optimal ke publik. Kami dari Istana mengimbau bahwa ini adalah evakuasi kemanusiaan,” ujar dia.

Sebelumnya, warga Natuna menolak wilayahnya menjadi tempat observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China. Warga ramai-ramai mendatangi Bandara Raden Sadjad.

“Ini adalah aksi spontanitas dari warga Natuna yang menolak keras akan didatangkannya WNI dari Wuhan dikarantina di Natuna ini,” ujar seorang warga di lokasi demo, Sabtu (1/2/2020).

Demo diikuti puluhan orang. Tampak anggota TNI yang berjaga berusaha menenangkan warga.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, juga menolak keras bila wilayahnya dijadikan tempat observasi WNI dari China. Wabup Natuna mengungkapkan kekhawatiran soal terbawanya virus Corona dari China.

“Kami menolak, masyarakat menolak. Natuna mau dijadikan apa? Kenapa di Natuna dijadikan tempat evakuasi WNI dari Wuhan,” ujar Wabup Ngesti saat dihubungi, Sabtu.*

Editor: Hariyawan

Berita Terkait

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online
Karena Alasan Ini Kereta Tanpa Rel di IKN Akan Dikembalikan ke China
Jawa Barat Panen Penghargaan Penyiaran
Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Luar Negeri Perdana ke Sejumlah Negara
Pemerintah Tekankan Pentingnya Realisasikan Program secara Efisien
Bersama Perangi Judi Online, Menkomdigi : Presiden Tegaskan Tak ada Kongkalikong dan Backing
Presiden Prabowo Subianto Apresiasi Kunjungan Resmi PM Singapura ke Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Tandatangani PP Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 14:54 WIB

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Kamis, 14 November 2024 - 16:45 WIB

Karena Alasan Ini Kereta Tanpa Rel di IKN Akan Dikembalikan ke China

Sabtu, 9 November 2024 - 11:37 WIB

Jawa Barat Panen Penghargaan Penyiaran

Jumat, 8 November 2024 - 15:53 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Luar Negeri Perdana ke Sejumlah Negara

Kamis, 7 November 2024 - 16:15 WIB

Pemerintah Tekankan Pentingnya Realisasikan Program secara Efisien

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

NASIONAL

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Sabtu, 16 Nov 2024 - 14:54 WIB