GARUT, bipol.co – Bupati Garut, Rudy Gunawan, Selasa (4/2/2020), membuka resmi tanda dimulainya pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Diawali dari Kecamatan Tarogong Kidul, pelaksanaan musrenbang serentak dilaksanakan di 42 kecamatan hingga 25 Februari mendatang.
Di Kecamatan Tarogong Kidul, masrenbang dihadiri; lengkap; forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopicam), Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, Hj. Yati Rochayati, Tim Percepatan Pembangunan, dari Bappeda, Para Kepala Desa/Lurah Se-Kecamatan Tarogong kidul, dan para tokoh masyarakat setempat, berlangsung di Aula Kecamatan Torogong Kidul.
Musrenbang ini merupakan forum antar para pelaku pembangunan di tingkat kecamatan yang bertujuan untuk membahas hasil daftar usulan dari desa/kelurahan sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dari rencangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut tahun 2021, yang diselaraskan pula dengan sumber-sumber perencanaan lainnya, yang dilakukan baik melalui pendekatan politik, teknokratik maupun partisipatif.
“Saya dengan dr. Helmi Budiman sudah enam tahun menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut, tetapi kami harus mempertanggungjawabkan karena kami dipilih dua priode oleh masyarakat, bekerja lebih bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, jadi kalau dipilih dua kali itu bukan karena kita berkuasa, tapi kita harus pertanggung jawabkan, mereka masyarakat mempunyai harapan besar dari memilih kami dua periode. Oleh sebab itu, saya mengukur kebaikan-kebaikan akan selalu ada hal-hal yang jelek juga ada itu pasti ada akibat dari presepsi dari wilayah politik,” ungkap Rudy
Namun Rudy menambahkan, kalau dilihat wilayah konvesional dari pemerintahan dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang signifikan, di mana saat ini dalam jangka 5 tahun kebelakang bertekad menyelesaikan permasalahan, meskipun dengan keterbatasan dana.
“Tapi dana kita itu banyak, tidak pernah terwujud tidak pernah terlihat, bantuan Gubernur dari 2014 sampai 2020 sekarang ini jumlahnya hampir Rp3 triliun itu bantuan dari Gubernur semuanya adalah tersebar dalam bentuk TPT, jalan lingkungan dan lainnya,” ujarnya.
Sedangkan APBD yang kemampuan real keuangan hanya Rp400 miliar sudah bisa membuat jalan dari mulai Tarogong Kidul, dari jalan Rancabango ke Cimaragas akan ada ringroad jalan yang dapat mengurai kemacetan. Diharapkan Tahun 2022 bisa dilalui, dengan catata pemborongnya berkualitas baik dan amanah.
“Kalau memang misalkan dari bestek atau speknya 15 cm betonnya terus untuk satu meter kubik itu harus delapan sak semennya, jangan hanya dua sak diterapkan, lalu kita tidak mengerjakan sediri tapi dikerjakan dengan pemborong,” selorohnya.
Meski demikian, Bupati menyampaikan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) agar Program Kotaku bisa dikerjakan oleh BKM saja.
Untuk itu, Bupati menekankan, dalam pengusunan RKPD 2021 harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif, sehingga perlu memperhatikan dalam hal penentuan program dan kegiatan harus bersifat menyentuh masyarakat secara langsung.
Di samping itu, pemilihan program harus berorientasi terhadap peningkatan investasi di daerah dalam upaya mendorong peningkatan pendapat asli daerah (PAD), serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan.
Bupati juga menekankan, agar percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agan perekonomian masyarakat bisa berkembang.
Dalam musrenbang ini, imbuhnya, perIu membangun komitmen seluruh stakeholder, baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.* garutkab.go.id
Editor: Hariyawan
