BANDUNG, bipol.co – Guna meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjalin kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan. Kerja sama ini diantaranya memberikan program pemagangan bagi ASN Pemkot Bandung.
Penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, bersama perwakilan dari sejumlah pemangku kepentingan, yakni Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, PT Telkom, dan Bank bjb.
“Ini tadi kita lakukan dengan banyak pemangku kepentingan. Ini merupakan bagian dari proses kolaborasi antara regulasi Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan di Kota Bandung. Saya harap mudah-mudahan dengan magang ini untuk peningkatan SDM ASN Kota Bandung,” kata Wali Kota usai penandatanganan nota kesepahaman di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Selasa (18/2/2020).
Ia berharap, dengan adanya kerja sama ini ASN Kota Bandung bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menimba ilmu langsung di instansi tersebut. Utamanya, dalam rangka menempa karakter dan etos kerja para ASN agar lebih baik.
“Saya harapkan ASN Kota Bandung ini punya visioner, adalah betul-betuk memiliki keikhlasan yang kuat, kompetensi yang bagus. Ditambah juga selalu ingat akhirat dengan begitu bekerja selalu berupaya dengan benar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brillyana, mengatakan program pemagangan ini menjadi strategi untuk memberikan materi pembelajaran kepada ASN.
“Kenapa harus magang, karena janji Undang-Undang bahwa hak ASN harus mendapatkan 20 jam pelajaran pertahun, perorang. Kalau misalnya kita menggunakan cara konvensional dengan duduk di kelas dan bayar dosen dengan waktu sekian hari, sewa gedung, fotokopi bahan pastinya itu akan memerlukan biaya banyak,” katanya.
Yayan menuturkan, melalui program pemagangan juga nantinya ASN diharapkan tidak hanya mendapatkan teori saja. Namun, bisa belajar dari institusi yang mempraktekannya langsung di lapangan.
Sebagai gambarannya, Yayan melihat Bank BJB sebagai perusahaan perbankan selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabahnya. Hal ini juga harus bisa ditiru oleh institusi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya bagi aparatur kewilayahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Makanya kita bekerja sama dengan pemangku kepentingan, misalnya Bank Jabar (bjb) dengan pelayanan konsumennya yang ramah, sopan, pegawainya berperilaku baik, kita akan magangkan pegawai kita di sana. Kita lihat bagaimana mereka memberikan pelayanan yang ikhlas, tulus, bersahaja yang penuh dengan etika,” ungkapnya.
Program pemagangan bagi ASN tersebut, sambung Yayan, disesuaikan dengan kebutuhan Pemkot. Namun pastinya institusi yang dituju memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemkot Bandung dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi SDM untuk mendongkrak kinerja penyelenggaraan pemerintahan, termasuk guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Bergantung kebutuhannya, misalkan bagaimana mempertahankan WTP itu tadi ada dari departemen keuangan siap melatih kita bagaimana mengelola barang dan aset. Kemudian bagaimana cara mengelola teknologi yang bagus kita bekerja sama dengan Telkom,” katanya.* humas.bandung.go.id
Editor: Hariyawan
