BANDUNG, bipol.co – Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan kemajuan penurunan kemiskinan yang cukup cepat di Indonesia sehingga menjadi rujukan bagi pemerintah pusat terkait percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Ini yang membuat kita ingin tahu, kita mau belajar juga, pusat kita perlu belajar dari daerah, dengan prestasi yang bagus,” kata Ketua Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, M, Arif Tasrif, seusai beraudiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu.
“Setelah semua faktor kita evaluasi. Kita masukan hasilnya menjadi bahan bagi tidak cuma Jabar, tapi semua daerah di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Jabar,” tambahnya.
Arif berharap sinergi pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan menguat.
“Kami ingin duduk bareng dengan Jawa Barat ini khususnya untuk mengidentifikasi kira-kira apakah fokus program yang sekarang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, kita mau bedah bareng ini,” katanya.
Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jabar mengalami penurunan sekitar 23,27 ribu jiwa.
Dari 3,40 juta jiwa (6,91 persen) pada Maret 2019 menjadi 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019.
Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan Pemda Provinsi Jabar terus berinovasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan meluncurkan sejumlah program inovatif.
Seperti Desa Juara yang mempunyai tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa.
Dari tiga pilar tersebut, Pemda Provinsi Jabar meluncurkan sejumlah program unggulan yakni mulai dari BUMDes Juara, Jantung (Jembatan Gantung) Desa, sampai Patriot Desa.
Program-program itu dirancang untuk memangkas ketimpangan ekonomi masyarakat pedesaan dengan perkotaan
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar mendorong kepesertaan BPJS, membentuk Jabar Quick Respons (JQR), Layad Rawat, Rutilahu, dan menggratiskan SPP bulanan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) serta meluncurkan program beasiswa.
“Pemda Provinsi Jabar membantu masyarakat dengan Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah), fokus terhadap dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan hebat pola pikir seseorang akan berubah, dan diharap bisa meningkatkan taraf hidup,” kata Kang Uu.
“Intinya, kita selalu harapkan ada kemajuan (penurunan angka kemiskinan), keluarga miskin tidak bertambah, dan inilah salah satu tanggung jawab pemerintah yakni mengentaskan kemiskinan,” tambahnya.
Menurut Kang Uu, sinergi yang kuat antara Pemda Provinsi Jabar dan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Kalau di pusat tadi dikatakan ada sembilan kementerian terkait, maka kita juga akan melibatkan berbagai unsur demi mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat,” katanya.* ant
Editor: Hariyawan
