Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference di Jakarta, Kamis (26/3).
Rakor diikuti pula oleh Menko Perekonomomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti.
Wishnutama memandang perlu diberikan benefit khusus, semisal pengurangan pajak bagi hotel dan restoran yang tidak memutus hubungan kerja dengan para karyawannya.
“Terkait dengan Kartu Pra-Kerja kami menyarankan, ini diprioritaskan kepada karyawan yang mengalami PHK. Jadi untuk Kartu Pra-Kerja yang training bisa dialihkan ke tahun depan, apalagi mengingat kondisi seperti saat ini,” ujar Wishnutama dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (27/3).
“Untuk stimulus fiskal tahap kedua, beberapa pasal seperti PPh 21 dan 25 itu di-extend ke sektor pariwisata. Kita juga sudah siapkan BLT untuk masyarakat kita yang paling terdampak, kemudian untuk Kartu Pra-Kerja juga sudah dialihkan untuk benefit bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja,” jelasnya.
Namun, BI tetap memprioritaskan di bidang kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan juga terus berupaya menstabilkan sektor keuangan.
“Kita fokus ke penanganan kesehatan masyarakat, kemudian kepada program social safety net, karena ini berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat. BI juga terus berusaha menstabilkan sektor keuangan, dengan cadangan devisa kita yang jumlahnya juga cukup besar,” kata Deputi Senior Gubernur BI Destri Damayanti. (net)