Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza dalam rilis di Jakarta, Rabu (1/4), menyebutkan bahwa beberapa kementerian mitra Komisi VI DPR RI yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengemukakan, tim akan fokus pada pengawasan realokasi dan refocussing anggaran penanganan COVID-19, serta juga akan mengawasi regulasi dan deregulasi kementerian.
“Pengawasannya terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat serta agenda langsung kementerian dalam penanganan Covid-19, korban dan penyebarannya,” ucapnya.
Masa kerja tim pengawas ini adalah sampai berakhirnya ketentuan pandemi yang ditetapkan pemerintah.
Ia mengutarakan harapannya agar tim tersebut menambah sinergi DPR-pemerintah sehingga penanganan pandemi juga akan dapat berjalan lebih efektif.
Sebelumnya, pengamat sektor transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menginginkan pemerintah bisa mengalihkan alokasi anggaran mudik gratis ke dalam bantuan sembako lebaran.
“Jika nanti memang diputuskan ditiadakan program mudik gratis, maka anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako lebaran. Masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu lebih diprioritaskan. Data pemudik gratis itu masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan itu,” kata Djoko Setijowarno.
Djoko yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat itu mengemukakan agar warga sebaiknya jangan mudik.
“Keputusan tidak mudik lebaran tahun ini oleh Presiden sangat dinanti. Sementara ini, masyarakat memang diimbau tidak mudik lebaran untuk menghindari meluasnya virus corona,” katanya. (net)
