Ihwal BPJS, Cawapres Diminta Beri Solusi

- Editor

Senin, 11 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA.bipol.co – Kandidat calon wakil presiden yang akan melaksanakan debat ketiga diminta untuk memberikan pemaparan terkait solusi penyelesaian masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara mendetail dari berbagai sisi.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio  di Jakarta, Senin (11/3/2019), berpendapat bahwa permasalahan BPJS Kesehatan bukan merupakan perkara mudah karena menyangkut berbagai pemangku kepentingan yang berada dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut.

Agus memaparkan beberapa permasalahan yang ada dalam program JKN seperti iuran yang terlalu murah, perilaku masyarakat hanya beriur saat sakit, penyalahgunaan dari profesi ataupun fasilitas kesehatan atas dugaan kecuragan (fraud) adalah beberapa alasan mengapa BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan. Dia menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto yang pada suatu kesempatan menyatakan bahwa masalah defisit BPJS Kesehatan merupakan perkara kecil baginya untuk diselesaikan.

Agus mengatakan menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan bukan hanya perkara memberikan kucuran dana untuk menutup kekurangan tersebut, melainkan memperbaiki sistem yang ada menjadi lebih baik. “Iuran terlalu murah, masyarakat kita sakit sedikit pun ke dokter karena gratis, beriur kalau mau sakit jika sembuh tidak mau beriur, itu kan masalah yang tidak mudah diselesaikan,” kata dia.

Menurut Agus, saat ini program yang dijalankan BPJS Kesehatan sudah berjalan cukup baik namun terkendala oleh berbagai peraturan yang diregulatori oleh pemerintah. BPJS Kesehatan, kata dia, hanya bertindak sebagai operator sementara yang memiliki kewenangan adalah Kementerian Kesehatan sebagai regulator. “Pelayanan BPJS sendiri menurut saya sudah baik, dia terbatasi oleh peraturan yang ada,” kata Agus.

Isu program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan terus menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, dan beban pembiayaan yang melebihi pemasukan dari iuran sehingga menyebabkan defisit. BPJS Kesehatan terus mengalami defisit dari tahun ke tahun dan bahkan semakin membesar. Defisit pembiayaan program JKN oleh BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp16,5 triliun. Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (ant)

Berita Terkait

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online
Karena Alasan Ini Kereta Tanpa Rel di IKN Akan Dikembalikan ke China
Jawa Barat Panen Penghargaan Penyiaran
Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Luar Negeri Perdana ke Sejumlah Negara
Pemerintah Tekankan Pentingnya Realisasikan Program secara Efisien
Bersama Perangi Judi Online, Menkomdigi : Presiden Tegaskan Tak ada Kongkalikong dan Backing
Presiden Prabowo Subianto Apresiasi Kunjungan Resmi PM Singapura ke Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Tandatangani PP Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 14:54 WIB

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Kamis, 14 November 2024 - 16:45 WIB

Karena Alasan Ini Kereta Tanpa Rel di IKN Akan Dikembalikan ke China

Sabtu, 9 November 2024 - 11:37 WIB

Jawa Barat Panen Penghargaan Penyiaran

Jumat, 8 November 2024 - 15:53 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Luar Negeri Perdana ke Sejumlah Negara

Kamis, 7 November 2024 - 16:15 WIB

Pemerintah Tekankan Pentingnya Realisasikan Program secara Efisien

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

NASIONAL

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Sabtu, 16 Nov 2024 - 14:54 WIB