“Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.02/2020, kalau sebelumnya pagu awal APBN sebesar Rp9,6 triliun, dilakukan pemotongan (dana COVID-19) dan penyesuaian badan layanan umum atau BLU sehingga pagu akhir (Kementerian ESDM) setelah penyesuaian sebesar Rp6,2 triliun,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin (29/6).
Penghematan anggaran ini, sambung Arifin, merupakan bagian dari pemotongan belanja seluruh Kementerian dan Lembaga sebesar Rp145,7 triliun. Salah satunya menyasar kepada perluasan jaring pengaman sosial berupa pemberian diskon listrik untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA tidak mampu serta UMKM golongan B-1 450 VA dan I-1 450 VA.
Arifin menguraikan, kriteria pemotongan anggaran di Kementerian ESDM diperuntukkan untuk belanja barang seperti perjalanan dinas, paket pertemuan, biaya rapat hingga honorarium. Selain itu, ada pula pemblokiran anggaran yang belum memenuhi data dukung hingga penundaan renovasi atau pembangunan gedung.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur, kebijakan pemotongan ini diutamakan pada pekerjaan yang tidak mungkin dapat diselesaikan di tahun 2020, tidak mendesak atau bukan untuk wilayah terpencil, kemungkinan kenaikan biaya karena kenaikan kurs/jumlah atau volume target yang melebihi kapasitas dan belum terdapat kepastian lokasi.
“Proyek ini dapat ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya (dari singleyear menjadi multiyears). Yang multiyears diperpanjang ke tahun berikutnya,” kata Arifin.
Arifin merinci terjadi beberapa perubahan kegiatan setelah adanya pergeseran pos anggaran, diantaranya di sektor migas dari Rp3,7 triliun menjadi Rp1,9 triliun. Hal ini berdampak pada pembangunan jaringan gas dari awalnya 266.070 Sambungan Rumah Tangga (SR) mejadi 127.864 SR, koverter kit (kit) nelayan jadi 15.000 paket dari 40.000 paket dan konkit petani dari 10.000 paket jadi 7.000 paket. “Konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg akan dilakukan di tahun 2021,” jelas Arifin.
Di sektor energi terbarukan, beberapa proyek yang dikurangi adalah PLTS Atap perkantoran, gedung sosial, atau rumah ibadah dari 800 unit menjadi 100 unit, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dari 45 ribu titik menjadi hanya 1.800 titik, dan revitalisasi PLT EBT dari 24 unit menjadi 7 unit.
Namun, Kementerian ESDM justru menambah beberapa proyek baru, salah satunya PLTS Atap untuk cold storage sebanyak 14 unit dengan anggaran Rp119,68 miliar. “Anggaran infrastruktur energi baru terbarukan dari Rp1,17 triliun ditetapkan jadi Rp610 miliar,” kata Arifin.
Selanjutnya pada infrastruktur geologi, pagu anggaran disesuaikan dari sebelumnya Rp619,08 miliar menjadi Rp387,59 miliar. Dampaknya, pembangunan proyek sumur bor air tanah berubah dari 1000 titik menjadi Rp30 unit dan renovasi pos pengamatan gunung api di 5 unit dari 10 unit.
Arifin dalam kata akhirnya, mengapresiasi hasil raker lanjutan ini dan bersepakat melakukan optimasi anggaran tersebut. “Kami mengapresiasi atas usulan para pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI untuk melakukan refocusing kembali melalui optimalisasi kegiatan infrastruktur APBN-P Kementerian ESDM tahun 2020,” pungkas Arifin melanjutkan rapat pada hari berikutnya. (net)
