JAKARTA.bipol.co Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan jajarannya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak masuk jurang resesi pada kuartal ketiga nanti. Ini artinya, laju ekonomi tidak boleh negatif pada periode Juli-September 2020.
Hal itu disampaikan Jokowi lewat Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono saat menggelar konferensi pers virtual kepada awak media pada Rabu (5/8).
“Yang jelas arahan Bapak Presiden tadi, kita diminta secara target agar mencegah resesi. Artinya, kuartal III sebisa mungkin tidak minus growth atau negatif,” ungkap Susi, sapaan akrabnya.
Kendati begitu, Susi belum bisa memberi proyeksi terbaru dari pemerintah mengenai laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2020.
Pasalnya, proyeksi yang sudah dibuat oleh pemerintah harus disesuaikan kembali dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang baru saja diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi RI terkontraksi hingga minus 5,32 persen secara tahunan dan minus 4,19 persen secara kuartalan pada kuartal II 2020.
“Sebenarnya bukan tidak bisa diprediksikan, tapi memang dinamikanya luar biasa. Siapapun yang membuat prediksi, mulai dari IMF, World Bank, OECD, WEF, dan lainnya itu ada versi Januari, April, Juni, dan selalu berubah-ubah karena dinamikanya luar biasa,” jelasnya.
Pemerintah sendiri, sambung Susi, sudah sempat membuat berbagai proyeksi. Bahkan, proyeksi itu juga sudah disertai dengan beberapa opsi kebijakan.
“Termasuk simulasinya kalau terjadi opsi satu, dua, tiga, opsi kalau ada ekstrem mau seperti apa, pemeritnah selalu siap siaga untuk antisipasi setiap dinamika yang terjadi,” tuturnya.
Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede mengaku komite juga belum bisa memberikan proyeksi terbaru dari laju ekonomi pada kuartal III dan IV 2020.
Namun, komite menargetkan agar pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun ini tidak negatif.
“Kita harus cegah resesi, negatif growth, artinya kalau bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi 0,1 persen atau bahkan nol persen saja itu harus didapatkan. Kalau full year nol persen, itu sudah lebih bagus daripada negara lain,” kata Raden pada kesempatan yang sama. [net]
Editor: Fajar Maritim
