JAKARTA.bipol.co- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi Corona sebagai bencana kemanusiaan yang mempengaruhi seluruh faktor kehidupan umat manusia. Hal ini terekam dalam perubahan cara interaksi orang di kegiatan sosial, politik, kultural, juga ekonomi.
“Dampak dari pandemi ini mengakibatkan jutaan pekerja kehilangan pendapatan, atau pekerjaannya akibat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Seluruh dunia melakukan kebijakan countercyclical dlama merespon ini,” kata Sri Mulyani dalam webinar bersama Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Kamis (27/8).
Lanjutnya, pandemi dari jenis baru virus corona tersebut juga sukses mengantarkan banyak negara ke jurang resesi. Selain itu, kontraksi yang ditimbulkan pun mampu menembus dua digit. Sehingga kebijakan countercyclical kian marak diberbagai negara.
“Indonesia juga mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal II 2020 yaitu minus 5,3 persen. Ini sedikit lebih baik dibandingkan yang terkontraksi hingga dua digit,” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani kontraksi yang dialami oleh Indonesia terjadi karena menurunnya konsumsi masyarakat, seretnya sektor investasi, serta terpangkasnya laju ekspor dan impor secara drastis.
Maka dari itu, dia menyebutkan pemerintah Indonesia aktif membuat kebijakan antisipasi yang bersifat luar biasa dengan menekankan percepatan namun tetap akuntabel. Diantaranya mengeluarkan UU No 2 Tahun 2020, menaikkan batas defisit ke level 6,34 persen, sampai merevisi anggaran melalui Perpres No 72 Tahun 2020.
Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencakup insentif bidang kesehatan, pemberian bansos bagi masyarakat terdampak pandemi Corona, insentif bagi pelaku UMKM, mensupport korporasi dan sektoral juga stimulus bagi perekonomian daerah.
“Kita memahami dalam situasi yang luar biasa, emergency, dan urgensi. Maka kecepatan dalam suatu kebijakan menjadi sangat penting namun harus tetap akuntabel,” tutupnya. [Net]
Editor: Fajar Maritim
