JAKARTA.bipol.co- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.
“Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp 37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp 3,8 triliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar Rp 18 triliun untuk program vaksinasi,” ujar Airlangga dalam ratas, Senin (28/9/2020).
Ada beberapa negara yang diwakili oleh perusahaan tertentu telah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.
“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan aksen vaksin. Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk (mereka yang bekerja di) garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” ucapnya.
Pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait Covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azithromycin, dan Favipiravir. “Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP; ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok,” imbuhnya. [Net]
Editor: Fajar Maritim
