KSPI Sebut Rekomendasi Kepala Daerah soal UU Ciptaker Nggak Ngaruh

- Editor

Sabtu, 10 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Net

Net

JAKARTA.bipol.co- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) angkat bicara soal kepala daerah yang memberikan surat rekomendasi terhadap penolakan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). KSPI menilai rekomendasi tersebut tidak terlalu berpengaruh.

“Sebenarnya tidak begitu ngaruh ya rekomendasi-rekomendasi kepala daerah itu,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyo dalam diskusi virtual Polemik Trijaya yang bertema ‘Pro Kontra UU Cipta Kerja’ pada Sabtu (10/10/2020)

Menurut Kahar, hingga saat ini banyak rekomendasi yang sudah disampaikan terkait UU Ciptaker. Namun, pemerintah pusat mengabaikan rekomendasi itu.

“Karena faktanya banyak rekomendasi yang disampaikan tapi diabaikan oleh pemerintah pusat,” ucap Kahar.

Kahar mengatakan UU Ciptaker dapat dibatalkan melalui pengganti undang-undang (perppu). Menurutnya, ini satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh Presiden Jokowi.

“Sebenarnya satu-satunya pilihan adalah pemerintah pusat dalam hal ini Presiden segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang baru disahkan itu,” ucapnya.

Dalam diskusi, Kahar juga meresponi pernyataan Jokowi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) turunan omnibus law UU Ciptaker. Kahar pun menyoroti proses pembahasan RUU Ciptaker yang dinilai mengabaikan masukan dari buruh.

“Itu kan pengalaman ini terjadi pada saat UU Cipta Kerja ini sedang dibahas. Masukan sudah disampaikan. Materi dan konsep sedang disampaikan. Tapi faktanya kita melihat bahwa di-endingnya, masukan-masukan kita banyak yang diabaikan,” ujar Kahar.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat berisi aspirasi buruh yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi dan DPR RI. Surat itu ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengirim surat ke Presiden RI untuk meminta UU Cipta Kerja ditangguhkan sesuai keinginan buruh. [Net]

Editor: Fajar

Berita Terkait

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji
Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024
Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali
Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air
Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer
Qari Asal NTB Ini Kembali Raih Juara 1 MTQ Internasional
Menag Serukan Perjuangan Kolektif Bela Hak Palestina
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 20:46 WIB

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji

Jumat, 29 November 2024 - 20:08 WIB

Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024

Senin, 25 November 2024 - 19:40 WIB

Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali

Senin, 25 November 2024 - 14:24 WIB

Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air

Minggu, 24 November 2024 - 18:24 WIB

Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB