KAB BANDUNG, BIPOL.CO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) I melakukan kesepakatan bersama pinjam pakai lahan milik PTPN VIII untuk sarana kesehatan di Kabupaten Bandung.
Kesepakatan pinjam pakai lahan itu untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kertasari, Puskesmas di Pangalengan dan Poskesdes di Rancabali.
Penandatanganan kesepakatan bersama pinjam pakai lahan untuk sarana kesehatan itu dilaksanakan antara Bupati Bandung HM Dadang Supriatna dengan Direktur PTPN Didik Prasetyo di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Rabu (2/3/2022).
Sebelum terjadi kesepakatan bersama pinjam pakai lahan itu, sempat terjadi perdebatan antara Bupati Bandung dengan Direktur PTPN VIII. Namun akhirnya kedua belah pihak sepakat pemanfaatan lahan milik PTPM VIII untuk sarana peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kita ketemu dengan Pak Direktur PTPN VIII Didik Prasetyo, yang sudah mengeluarkan keputusan yang diinginkan semuanya. Hari ini sudah terjadi kesepakatan, antara PTPN VIII dengan Pemda Kabupaten Bandung mengenai lokasi yang akan dibuatkan sarana kesehatan,” tutur Bupati Dadang Supriatna kepada wartawan di sela-sela pertemuannya dengan PTPN VIII.
Kesepakan pinjam pakai lahan itu, imbuh Dadang Supriatna, lokasi pembangunan RSUD Kertasari pada lahan seluas 20.000 meter persegi.
Lokasi lainnya, tuturnya, untuk Puskesmas dan Poskesdes di Kecamatan Pangalengan dan Rancabali.
“Tentu hal ini langah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh kita, setelah ada perjanjian kerjasama ini. Maka tidak ada hambatan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan poskesdes,” tuturnya.
Ia berharap, dengan adanya kerjasama itu awal yang sangat baik, untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.
“Insya Allah kedepannya, kita akan bangun komunikasi yang lebih baik dengan PTPN VIII. Untuk mengarah ke langkah-langkah strategis, apalagi daerah Ciwidey dan Pangalengan itu merupakan proyek nasional dalam hal destinasi wisata. Kita suport, kita dukung pelaksanaannya nanti kedepan. Kita jalin komunikasi yang lebih baik lagi, sesuai dengan visi Kabupaten Bandung Bedas,” tuturnya.
Setelah ada kesepatan itu, menurut Dadang, mulai bulan Maret ini akan dilaksanakan tender dan paling lambat sekitar bulan Juni 2022 pelaksanaan pembangunan sduah dimulai.
“Insya Allah tidak akan loncat ke anggaran 2023. Saya upayakan, saya optimalkan karena masyarakat sangat butuh sarana rumah sakit untuk pelayanan kesehatan dan sarana umum lainnya,” katanya.
Kang DS mengungkapkan alasan mendirikan RSUD Kertasari karena tingkat kematian ibu hamil atau masyarakat itu karena jarak rumah sakit jauh.
“Baru-baru ini ada dua warga Kertasari yang meninggal dunia, karena melahirkan di jalan dan dua jam kemudian meninggal.
Kemudian ada warga lainnya yang dirawat di rumah sakit, dua jam kemudian meninggal dunia. Dengam adanya RSUD Kertasari diharapkan bisa mengurangi angka kematian,” katanya.
Di tempat sama, Direktur PTPN VIII Didik Prasetyo mengatakan, bahwa pertemuan antara Bupati Bandung dengan PTPN VIII merupakan pertemuan yang sangat baik.
“Mudah-mudahan momentum hari ini, menjadikan hubungan PTPN VIII dengan Pemkab Bandung jauh lebih baik lagi. Sebelumnya, memang sudah baik. Intinya, PTPN VIII siap mendukung kebijakan yang dijalankan Pemkab Bandung,” imbuhnya.
Ia mengatakan, untuk lahan RSUD Kertasari seluas 2 hektare dan untuk puskesmas dan poskesdes sekitar 1000 meter persegi.(Deddy)
