KAB BANDUNG, BIPOL.CO – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Raharja mendapat hibah air minum berbasis kinerja (HAMBK) sebesar Rp 4,7 miliar dan diharapkan tahun depan hibah tersebut bisa naik menjadi Rp 11 miliar.
Bupati Bandung H.M.Dadang Supriatna mengungkapkan, hibah air minum berbasis kinerja (HAMBK) tersebut merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Australia.
“Saat ini Kabupaten Bandung melalui PAM Tirta Raharja mendapatkan hibah sebesar Rp 4,7 miliar. Insya Allah tahun depan sebesar Rp 11 miliar,” kata Bupati Bandung usai melaksanakan talkshow PDAM hibah air minum berbasis kinerja, di Command Center Setda Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (25/10/22).
Bupati Dadang Supriatna sangat mengapresiasi dengan adanya HAMBK tersebut, karena faktanya Kabupaten Bandung masih banyak membutuhkan air bersih.
“Kalau kita hitung hampir 1,5 juta SR (sambungan rumah) yang belum dan harus kita penuhi, dan sekarang baru tercapai sekitar 110.000. Itupun juga termasuk Bandung Metropolitan, artinya Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi serta Kab. Bandung Barat kita ikut melayani juga,” kata Dadang Supriatna.
Apalagi, kata Bupati Bandung, jika berbicara Bandung Metropolitan, bisa mencapai sekitar 5 juta SR. “Nah sehingga kebutuhan dasar masyarakat perlu kita tingkatkan, sehingga kita melakukan langkah-langkah ini di antaranya membuat grand design beberapa titik untuk pembuatan SPAM (Sarana Pelayanan Air Minum),” ungkapnya.
Termasuk, kata Dadang Supriatna, Pemkab Bandung melakukan terobosan melalui kerjasama dengan BBWSC (Balai Besar Wilayah Sungai Citarum) dalam rangka pengisian air baku.
“Tm Pemkab Bandung merencanakan pembuatan beberapa titik danau di Kabupaten Bandung. Dan saat ini juga kita upayakan, sehingga kebutuhan dasar air untuk masyarakat Bandung Area atau Bandung Metropolitan, ini bisa terpenuhi,” tuturnya.
Dikatakan Bupati Bandung, termasuk adanya intervensi penyertaan modal permanen kepada PT. Tirta Raharja.
“Tahun ini kita anggarkan Rp 5 miliar dan tahun depan kita anggarkan Rp 20 miliar, sehingga jumlah aset akan bertambah dan pelayanan hak dasar masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya.
Ia pun mengungkapkan, Program HMBK ini merupakan bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dadang mengatakan, dalam pelayanan program HMBK ini menggunakan sistem elektronik. Semua SR sudah bisa dilihat di dashboard. Sehingga di daerah yang terputus dan di daerah mana yang tidak lancar, bisa terpantau.
“Kemarin ada yang rusak, jebol dan sebagainya sehingga titik lokus ke sambungan SR atau sambungan rumah ini bisa terpantau. Sehingga dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak usah menunggu informasi dari masyarakat dan secara otomatis bisa terpantau di dashboard. Misalnya di salah satu lokasi rusak, maka PDAM langsung melakukan perbaikan dan penyempurnaan,” tuturnya.
Bupati menyadari apa yg dilakukan saat ini belum maksimal. Tetapi upaya quick respon dalam rangka memperbaiki lokasi-lokasi yang harus diperbaiki terus dilakukan.
“Termasuk bagaimana sistem zonasi, dalam kontek misalkan Bandung Selatan Area, Bandung Timur Area, dan juga daerah perkotaan dan termasuk Bandung Metropolitan, semuanya kita integrasikab,” katanya.(deddy)
