BIPOL.CO, PURWAKARTA – Di bawah komando Bupati Anne Ratna Mustika, jajaran Pemkab Purwakarta terus berupaya meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Salah satunya dengan mempermudah berbagai akses pelayanan publik.
Sepanjang tahun 2022 ini atau tepatnya hingga triwulan ketiga, investasi yang masuk ke Kabupaten Purwakarta angkanya mencapai Rp 5,75 triliun, atau sebesar 97,7 persen dari target investasi Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dari Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 5,88 triliun.
“Insyaallah target tersebut pada triwulan keempat akan tercapai. Untuk target investasi tahun 2023 mendatang, ada peningkatan sebesar 16,67 persen atau naik menjadi Rp 6,8 triliun,” kata Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika kepada awak media, Senin (26/12).
Menurutnya, pencapaian target tersebut dari para investor berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada gilirannya, manfaat-manfaat penanaman modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, juga meningkatkan perekonomian masyarakat Purwakarta.
Dorong Percepatan dan Peningkatan Layanan Publik
Untuk kepentingan masuknya investasi tersebut, para pengawai di lingkungan Pemkab Purwakarta diminta terus melakukan percepatan dan peningkatkan peran dan fungsi pemerintah dalam pembangunan dan melaksanakan pelayanan publik.
“Kami meminta seluruh pegawai baik itu ASN atau Non ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik, senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen, serta mampu memanfaatkan segala sumber daya secara optimal untuk menghasilkan produktivitas kerja secara maksimal,” kata Ambu Anne.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan misi Pemkab Purwakarta dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Bahkan, misi tersebut, juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Adapun tata kelola pemerintahan yang dimaksud, salah satunya mencakup pelayanan publik. Termasuk membangun fasilitas insfrastruktur dan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk peningkatan pelayanan publik, salahsatunya seperti program Gempungan dan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP).
“Untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan itu, lebih mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik,” ujar Ambu Anne, seraya mengatakan, tujuan lainnya, tentu saja hal ini juga untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Bupati juga menegaskan, bagi ASN dimanapun ditempatkan harus tetap memiliki keyakinan dan komitmen untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.
“Kami juga mendorong kinerja para pegawai untuk lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan pelayanan publik, terutama dalam kaitannya dengan prioritas pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMD 2018-2023. RPJMD tersebut harus diketahui dan dipahami betul agar bisa menjadi pedoman untuk ASN di Kabupaten Purwakarta,” demikian Anne Ratna Mustika.(*)
