JAKARTA, bipol.co – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Muchamad Ade Afriandi mengatakan, Jawa Barat masih sangat mengandalkan industri manufaktur garment, sepatu, dan elektronik sebagai industri padat karya yang berkontribusi terhadap lebih dari 46% PDB.
Kadisnakertrans mengungkapkan hal itu saat diterima Kepala Staff Khusus Presiden Teten Masduki dan Staff Khusus Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan Prof. Ahmad Erani Yustika di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
“Walaupun Gubernur Jabar telah menetapkan strategi penyerapan tenaga kerja termasuk menelaah potensi ekonomi baru, namun sektor manufaktur padat karya tetap menjadi andalan Jabar setidaknya selama 5 tahun ke depan,” kata Ade.
Oleh karenanya, lanjut Ade Afriandi, untuk melakukan penyelamatan industri dan perluasan investasi, Pemprov Jabar telah membentuk task force Pengupahan dan Task Force Garmen. Koordinasi dengan pemerintah pusat penting dilakukan karena berbagai kebijakan sangat terkait dan menjadi otoritas pemerintah pusat.
Pada bagian akhir, Ade Afriandi berharap pemerintah pusat memberi dukungan kepada Jawa Barat dalam melakukan penyelamatan industri dan perluasan investasi. “Menimbang posisi strategis Jawa Barat secara demografis, geografis, dan politis terhadap pusat pemerintahan,” katanya.
Menanggapi hal ini, staf Khusus Presiden Teten Masduki menyatakan saat ini Indonesia harus melakukan berbagai upaya secepatnya untuk menaikkan neraca perdagangan. Sejauh ini, katanya, neraca perdagangan ini masih negatif, artinya impor kita lebih besar dari ekspor.
Ia menambahkan, pertumbuhan alternatif ekonomi baru juga harus dilakukan, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena menunjukkan angka pertumbuhan signifikan. “Perluasan tenaga kerja tentu mensyaratkan ada investasi riil baru yang masuk, dan investasi ini terhambat oleh syarat-syarat hubungan kerja yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga, untuk merealisasikan pekerjaan politik, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan seluas mungkin bagi masyarakat, pemerintah harus melakukan revisi ketentuan ketenagakerjaan yang ada,” katanya.
Sementara itu, staf khusus bidang ketenagaakerjaan Prof. Erani Yustika menambahkan, beberapa kebijakan khusus untuk menyelamatkan industri manufaktur padat karya memang sedang dirancang oleh pihak kepresidenan. Hal ini berkaitan dengan proteksi yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan industri pertekstilan dari serangan produk impor, penghapusan berbagai biaya yang memberatkan industri, reformasi kebijakan pengupahan, dan lainnya.
Dalam waktu dekat, istana akan memanggil provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga mendapatkan masukan penting atas kebijakan industri dan ketenagakerjaan ini.**
Editor: Ude D Gunadi
